 |
| Mendagri Muhammad Tito Karnavian (tengah) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait usulan penyesuaian bantuan stimulan rumah rusak berat terdampak bencana melalui DSP BNPB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
GEBRAK.ID, JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak dapat berlangsung lebih cepat.
Dukungan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait usulan penyesuaian bantuan stimulan rumah rusak berat terdampak bencana melalui DSP BNPB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Tito, percepatan pembangunan hunian tetap menjadi prioritas utama, khususnya bagi warga yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat akibat bencana.
"Pembangunan huntap in situ dan eksitu mandiri yang ditangani BNPB lebih kompleks karena dilakukan secara individu. Karena itu kami mengusulkan penggunaan Dana Siap Pakai yang sifatnya lebih fleksibel agar proses pembangunan bisa bergerak lebih cepat," ujar Tito Karnavian.
Tito menjelaskan, pemerintah menerapkan tiga skema pembangunan hunian tetap. Pertama, skema in situ, yakni pembangunan kembali rumah di lokasi semula apabila dinyatakan aman dari ancaman bencana. Skema ini dilaksanakan langsung oleh BNPB.
Kedua, skema eksitu mandiri, yaitu pembangunan rumah di lahan lain milik warga karena lokasi lama sudah tidak layak atau berisiko tinggi. Dalam skema ini, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan sekaligus pengawasan melalui BNPB.
Sementara skema ketiga adalah eksitu kompleks komunal. Pada pola ini, pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan beserta infrastruktur pendukung, sedangkan pembangunan kawasan permukiman dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama instansi terkait.
Tito mengungkapkan, anggaran pembangunan kawasan hunian komunal telah dialokasikan dan mulai direalisasikan pada tahun ini.
Selain mempercepat mekanisme pembangunan, Tito juga mengusulkan kenaikan nilai bantuan stimulan rumah rusak berat. Menurutnya, bantuan sebesar Rp60 juta per unit yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencukupi untuk membangun rumah yang layak huni.
"Nah, mengenai anggarannya juga, yang selama ini Rp60 juta, kita harapkan bisa dinaikkan," kata Tito.
Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, kebutuhan ideal pembangunan satu unit rumah layak huni kini mencapai sekitar Rp80 juta.
Usulan penggunaan Dana Siap Pakai BNPB beserta penyesuaian nilai bantuan stimulan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bagian dari langkah strategis mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta dihadiri Kepala BNPB Suharyanto bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan itu menjadi forum sinkronisasi lintas kementerian untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran.
(Sumber: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera)