Editor: A. Rayyan K
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua
Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR)
Pascabencana Sumatera berbincang dengan awak media usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi
Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin
(27/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan persetujuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) agar proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat.
Dorongan tersebut disampaikan Tito usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Tito, terdapat empat usulan anggaran yang masuk kategori super prioritas dan membutuhkan persetujuan segera dari Kementerian Keuangan karena telah diajukan oleh kementerian/lembaga terkait.
"Ada empat yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin, karena dari kementerian/lembaga itu sudah mengajukan," ujar Tito kepada awak media.
Tito menjelaskan, pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun hingga tahun 2028.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta mengembalikan layanan publik di daerah terdampak.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun kepada 32 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian/lembaga, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kesehatan.
Dalam kesempatan itu, Tito kembali menekankan pentingnya percepatan persetujuan terhadap empat usulan anggaran yang masih menunggu proses di Kementerian Keuangan.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program pemulihan di sejumlah sektor strategis, meliputi:
* Kementerian Pertanian untuk rehabilitasi sawah dan perkebunan.
* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk rehabilitasi tambak.
* Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, serta rumah ibadah.
* Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mempercepat pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana.
Tito mengungkapkan, beberapa kementerian sebenarnya telah memulai penanganan melalui anggaran reguler hasil refocusing. Namun, dukungan anggaran tambahan dinilai sangat penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal.
"Kalau sudah di-transfer, maka nanti saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon," katanya.
Sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
Tito juga mengimbau seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk aktif menyampaikan perkembangan pelaksanaan program kepada masyarakat agar hasil pemulihan dapat dirasakan secara nyata. "Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat," pungkasnya.
(Sumber: Satgas PRR)