 |
| Program kompor listrik pemerintah masih uji coba di BBSP libatkan PLN, UGM, dan ITB. Efisiensi dan biaya jadi dasar sebelum implementasi dengan anggaran Rp815,56 miliar. (Foto: ist) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program pembagian kompor listrik masih dalam tahap uji coba. Pengujian dilakukan secara mendalam untuk mengukur efisiensi dan skema harga sebelum program diimplementasikan secara luas kepada masyarakat.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan pengujian dilakukan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BBSP) dan melibatkan berbagai pihak.
"Ini baru dites. Kita baru tes di BBSP. Jadi kita bekerja sama dengan tim PLN, bersama universitas seperti UGM dan ITB," ujar Eniya di Jakarta, Senin (20/7).
Eniya menambahkan, pihaknya juga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk menguji berbagai jenis kompor listrik.
"Tes itu sedang kita lakukan sekarang. Perbedaan berbagai kompor listrik, terus nanti efisiensinya berapa," jelasnya.
Hasil pengujian tersebut akan menjadi dasar perhitungan konsumsi listrik per bulan dan estimasi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat . "Berdasarkan itu nanti kita hitung konsumsi per bulan, kira-kira berapa biayanya, lalu bagaimana konsepnya. Itu nanti kami bahas dulu dengan Pak Menteri (ESDM, Bahlil Lahadalia)," kata Eniya.
Anggaran dan Target Sasaran
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 Volt Ampere (VA) untuk menyasar segmen rumah tangga, termasuk di wilayah pedesaan . Program ini diproyeksikan sebagai solusi strategis untuk menekan ketergantungan pada impor LPG yang membebani APBN.
Bahlil mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program ini . Saat ini, sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor, dengan devisa yang keluar mencapai lebih dari Rp130 triliun per tahun dan subsidi LPG di atas Rp80 triliun.
Meski anggaran sudah diusulkan, jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan masih belum ditentukan dan menunggu pembahasan lebih lanjut.
Latar Belakang Program
Wacana transisi dari kompor LPG ke kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Urgensi transisi kembali mencuat seiring lonjakan harga energi global yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan beban subsidi LPG.
( berbagai sumber)