Editor: A. Rayyan K
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan) dan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri
Susanto memberikan keterangan pers setelah rapat terbatas di Istana
Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026). (Foto: BPMI Sekretariat
Presiden)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Pemerintah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga ketidaksiapan dapur penyedia makanan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk mendalami seluruh persoalan tersebut sebelum hasilnya disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan tata kelola MBG," ujar Zulhas usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas selama kurang lebih empat jam yang membahas dua agenda utama, yakni pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Zulhas, pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait saat ini tengah memetakan berbagai persoalan yang muncul selama implementasi MBG. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan penyalahgunaan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan bergizi.
Selain itu, pemerintah juga menemukan sejumlah lokasi yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat, namun belum memiliki dapur SPPG yang siap beroperasi. Di sisi lain, ada pula fasilitas yang sudah dibangun tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Banyak persoalan yang harus kami dalami, mulai dari penyalahgunaan, titik-titik yang sudah layak menerima MBG, hingga lokasi yang sudah ditentukan tetapi belum memiliki SPPG. Semua itu akan kami paparkan kepada Bapak Presiden dalam waktu satu bulan agar dapat diputuskan langkah yang paling tepat," kata Zulhas.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
SPPG merupakan unit yang bertanggung jawab menyiapkan sekaligus mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji kembali kecukupan anggaran Program MBG yang saat ini dialokasikan sebesar Rp15.000 per penerima.
Saat ini, biaya bahan baku makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk peserta didik PAUD hingga kelas 3 SD, sedangkan siswa kelas 4 SD hingga SMA memperoleh alokasi bahan baku Rp10.000. Di luar itu, terdapat tambahan biaya operasional sebesar Rp3.000 dan biaya fasilitas Rp2.000 untuk setiap porsi makanan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan, Presiden Prabowo meminta seluruh skenario dihitung secara matang sebelum pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait anggaran MBG.
"Beliau mengatakan, apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan dikaji. Jika memang belum mencukupi, berapa angka yang ideal, itu harus dihitung secara menyeluruh," ujar Agustina.
Pemerintah menargetkan hasil evaluasi tersebut rampung dalam satu bulan. Selanjutnya, Presiden RI akan menentukan langkah lanjutan guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai target.
(Sumber: Sekretariat Presiden)