Kepala BGN Copot 137 Kepala SPPG, Dapur MBG yang Disuspend Langsung Diinvestigasi
 |
| Kepala BGN Sudaryono memastikan setiap kepala SPPG yang terbukti bermasalah langsung dicopot dari jabatannya sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut. (Foto: Tangkapan layar Antara) |
Editor: A. Rayyan K
GEBRAK.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dapurnya ditangguhkan atau disuspend. Kepala BGN Sudaryono memastikan setiap kepala SPPG yang terbukti bermasalah langsung dicopot dari jabatannya sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen BGN menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama menyangkut keamanan pangan yang diterima para siswa.
“Dapur yang di-suspend, kepala SPPG-nya kami copot. Kami lihat apakah ini kelalaian atau ada unsur-unsur lain, maka kami investigasi lebih lanjut. Itu menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan berikutnya, apakah perlu dipecat atau perpanjangan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-nya tidak dilanjutkan,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Sudaryono mengungkapkan, hingga saat ini BGN telah mencopot 137 kepala SPPG di berbagai daerah. Rinciannya meliputi:
• Jawa Barat: 49 kepala SPPG
• Lampung: 26 kepala SPPG
• Jawa Timur: 11 kepala SPPG
• Sumatra Utara: 10 kepala SPPG
• Banten: 10 kepala SPPG
• Jawa Tengah: 5 kepala SPPG
Menurut dia, salah satu kepala SPPG yang dicopot adalah petugas yang menangani dapur MBG di Semarang, yang sebelumnya dikaitkan dengan kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.
Selain kasus keracunan makanan, pencopotan juga dilakukan terhadap kepala SPPG yang melakukan pelanggaran disiplin dalam pengelolaan dapur MBG.
“Ini ada yang karena keracunan, phishing, dia berwenang mencari uang kemudian mengaku kena scam, uangnya hilang dan lain sebagainya, kami berhentikan dan dapurnya kami tangguhkan,” jelasnya.
Sudaryono menegaskan, BGN menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat.
Ia juga memastikan pihaknya akan terus meningkatkan transparansi agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan program tersebut.
“Kami ingin setransparan mungkin dan menyediakan informasi kepada publik seluas-luasnya, termasuk orang tua, guru, Dinas Pendidikan, bahwa anaknya diberi menu apa oleh negara, kandungan gizinya seperti apa, menu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa. Insya Allah ke depan bisa nyambung dengan CCTV-nya untuk menimbulkan rasa nyaman pada guru dan orang tua,” kata Sudaryono.
Menurut BGN, transparansi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap proses penyediaan makanan bergizi berlangsung sesuai standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.
(Sumber: BGN)
