Pemerintah Siapkan Skema Tukar Tambah Motor Bensin ke Listrik, Pengusaha Usulkan Skema Spesifik
Populasi 140 Juta Motor Bensin Jadi Sasaran, Motor Lama Dipastikan Tak Beredar Lagi.(Foto: instagram)
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA– Program tukar tambah atau trade-in motor bensin ke motor listrik berpotensi menjadi instrumen baru untuk mempercepat peralihan kendaraan konvensional. Skema ini sekaligus dapat menyasar populasi besar motor bensin yang sudah beredar di masyarakat, yang saat ini mencapai sekitar 140 juta unit.
Konsep program ini bukan sekadar memberikan potongan harga kepada pemilik kendaraan lama. Motor bensin yang masuk dalam program nantinya diarahkan keluar dari peredaran agar tidak kembali digunakan sebagai kendaraan sehari-hari, sehingga efektif mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Skema Usulan Pengusaha
Pengusaha mengusulkan agar program ini memiliki mekanisme yang jelas, terutama dalam hal penilaian motor lama dan kepastian bahwa motor tersebut tidak kembali ke pasar bekas. Nilai motor lama akan menjadi bagian penting dalam mekanisme tersebut. Semakin jelas harga dan proses penilaian kendaraan lama, semakin mudah konsumen menghitung selisih biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan motor listrik. “Ya memang kan tadi Presiden menyampaikan menyangkut masalah besarnya biaya subsidi BBM yang amat banyak dialokasikan. Nah artinya untuk mengurangi subsidi BBM itu berarti kan ada disampaikan juga oleh Pak Presiden tadi menyangkut masalah ya tukar tambah atau trade-in,” ujar Budi kepada media, Minggu (23/8/2026).
Salah satu poin krusial dalam usulan ini adalah pengelolaan kendaraan hasil trade-in. Motor lama yang sudah ditukar harus dipastikan tidak dijual kembali dan lebih baik langsung di-scrapping atau didaur ulang agar tujuan pengurangan konsumsi BBM tidak kehilangan efektivitasnya.
Dorongan Pemerintah dan Potensi Penghematan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menawarkan kepada pengguna motor bensin untuk beralih ke motor listrik. Menurut Prabowo, skema tukar tambah ini sedang dipikirkan pemerintah sebagai salah satu cara untuk mendorong transisi energi di sektor transportasi. “Tapi tenang aja kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin kita pikirkan gimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikitlah ya kan,” sebut Presiden Prabowo.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan untuk menekan biaya pembelian motor listrik. Prabowo mengatakan pemerintah akan mendorong penurunan bunga cicilan motor listrik dan mengupayakan penghapusan uang muka atau down payment (DP). Selain itu, pemerintah mengklaim penggunaan motor listrik mampu menghemat biaya perjalanan harian sedikitnya 50 persen dibandingkan motor bensin. “Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin penghematannya minimal 50 persen, pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya,” ujar Presiden Prabowo.
Dukungan dan Tantangan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa transisi dari sepeda motor berbahan bakar minyak menuju motor listrik harus berlangsung dengan tetap menjaga persaingan usaha yang sehat. Ketua KPPU Gopprera Panggabean mengatakan kebijakan percepatan adopsi motor listrik perlu dirancang secara transparan, objektif, proporsional, dan nondiskriminatif agar tidak menciptakan distorsi pasar.
KPPU mendorong keterbukaan akses, standardisasi, dan interoperabilitas dalam pengembangan ekosistem motor listrik agar pasar tidak berkembang menjadi tertutup dan hanya dapat diakses oleh pelaku usaha tertentu.
Pemerintah memproyeksikan ekosistem Motor Listrik Nasional (Molinas) dapat menciptakan nilai ekonomi sekitar Rp150 triliun sepanjang 2026–2031 dan membuka sekitar 215.000 lapangan kerja. Program Molinas sendiri merupakan platform terbuka yang dapat melibatkan sejumlah produsen dengan kriteria TKDN minimal 60% dan penggunaan baterai berbasis nikel.
(berbagai sumber)
