Survei LKPI: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Prabowo Capai 79,3 Persen, Stabilitas Harga Jadi Sorotan
 |
| Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto pada semester pertama 2026 mencapai 79,3 persen. Hasil tersebut terungkap dalam survei terbaru Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang dirilis pada Senin (3/8/2026). (Foto: BPMI Sekretariat Presiden) |
Editor: A. Rayyan K
GEBRAK.ID, JAKARTA — Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto pada semester pertama 2026 mencapai 79,3 persen. Hasil tersebut terungkap dalam survei terbaru Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) yang dirilis pada Senin (3/8/2026).
Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menilai sejumlah kebijakan pemerintah memberikan dampak positif, terutama dalam pemberantasan korupsi, penguatan sektor pertanian, pengendalian harga kebutuhan pokok, hingga pelaksanaan berbagai program sosial.
Direktur Eksekutif LKPI Novriansyah mengatakan, apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dinilai menyentuh kebutuhan publik.
“Berdasarkan hasil survei kami, masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama semester I 2026 telah memberikan dampak positif. Komitmen pemberantasan korupsi, perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta berbagai program sosial pemerintah menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kepuasan publik,” ujar Novriansyah.
Dari hasil survei tersebut, sebanyak 79,3 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sementara 13,5 persen menyatakan tidak puas dan 7,2 persen memilih tidak memberikan jawaban.
JANGAN TERLEWATKAN Survei SMRC: Kepuasan Publik ke Prabowo Anjlok 30 Persen, Ekonomi Jadi Sorotan
Salah satu aspek yang memperoleh apresiasi tertinggi adalah keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Sebanyak 85,8 persen responden menyatakan puas terhadap upaya tersebut. Selain itu, jaminan ketersediaan bahan kebutuhan pokok juga mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 84,7 persen.
Pada sektor pemberantasan korupsi, tingkat kepuasan publik mencapai 83,2 persen. Sementara kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani memperoleh angka kepuasan sebesar 78,4 persen.
Survei juga menunjukkan program-program sosial pemerintah mendapat penilaian positif dengan tingkat kepuasan mencapai 82,1 persen. Adapun upaya menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik memperoleh apresiasi dari 80,2 persen responden.
Di sisi lain, perhatian Presiden Prabowo terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat juga dinilai positif. Sebanyak 76,8 persen responden menyatakan puas terhadap kepedulian pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat.
LKPI turut mengukur persepsi publik terhadap kondisi nasional. Sebanyak 40,8 persen responden menilai kondisi keamanan nasional berada dalam kategori baik hingga sangat baik, sedangkan 36,5 persen menganggap situasinya biasa saja.
Pada aspek penegakan hukum, 31,8 persen responden memberikan penilaian baik atau sangat baik. Sementara itu, 69,9 persen responden menilai upaya pemberantasan korupsi secara umum berada dalam kategori baik hingga sangat baik.
Selain itu, sebanyak 60,2 persen responden meyakini pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Meski demikian, LKPI menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti memperkuat reformasi penegakan hukum, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.
Survei LKPI dilakukan pada 18-28 Juli 2026 dengan melibatkan 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±2,47 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang dilengkapi verifikasi digital.
(Sumber: LKPI)
