Pendidikan Indonesia Dipertanyakan, Sudahkah Sekolah Membentuk Generasi yang Merdeka Berpikir?

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pendidikan dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk membentuk manusia Indonesia yang benar-benar merdeka. Bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga memiliki keberanian berpikir, mencipta, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihannya.

Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena mentalitas masyarakat ikut menentukan kualitas demokrasi, tata kelola negara, perekonomian, hingga pembangunan sumber daya manusia.

Pandangan itu disampaikan Pontjo dalam forum diskusi bertema “Mentalitas Manusia Indonesia: Apakah Kita Sudah Merdeka?” yang digelar Aliansi Kebangsaan bersama Suluh Nuswantara Bakti dan FKPPI, Jumat (18/9/2026).

Menurut Pontjo, Indonesia memang sudah merdeka secara politik sejak 1945. Namun, kemerdekaan tersebut belum otomatis membuat seluruh masyarakat mampu berpikir dan bertindak secara mandiri.

“Secara politik, kita telah merdeka sejak tahun 1945. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih tampak banyak warga bangsa kita yang belum sepenuhnya merdeka secara batin, mampu berpikir merdeka, bersikap merdeka, dan bertindak merdeka,” ujar Pontjo.

Pontjo melihat salah satu persoalan yang perlu dibenahi berada pada cara masyarakat memandang keberhasilan. Menurutnya, bangsa Indonesia masih kerap menganggap sesuatu yang datang dari luar sebagai ukuran kemajuan.

“Modernitas sering dipahami sebagai meniru yang asing, bukan membangun kemajuan dari akar sendiri,” kata dia.

Karena itu, Pontjo mendorong perubahan orientasi pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi, menurutnya, tidak semestinya hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi pegawai.

Pendidikan juga harus memberi ruang kepada peserta didik untuk bernalar, menciptakan gagasan baru, berinovasi, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya menghasilkan pencari kerja, tetapi juga manusia yang mampu menciptakan peluang.

Gagasan tersebut berangkat dari pandangan Pontjo bahwa ketergantungan tidak selalu terlihat dalam bentuk ekonomi. Ketergantungan juga dapat muncul ketika seseorang tidak percaya pada kemampuan sendiri, takut melakukan kesalahan, enggan menerima kritik, atau terbiasa menunggu arahan dari pihak yang dianggap lebih tinggi.

“Perjuangan sejati menuntut transformasi mental, bukan sekadar pergantian penguasa,” ujar Pontjo.

Empat Warisan yang Membentuk Pola Pikir

Peneliti psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Wawan Kurniawan melihat persoalan mentalitas tersebut memiliki akar sejarah yang panjang. Ia mengidentifikasi empat warisan yang masih relevan untuk dikaji, yakni penguatan feodalisme, stratifikasi hukum yang bersifat rasial, jabatan sebagai sumber status, serta pendidikan yang sempit dan menekankan kepatuhan.

Menurut Wawan, pola tersebut dapat membuat masyarakat lebih mudah menilai seseorang berdasarkan jabatan daripada kemampuan.

“Loyalitas itu mengalir ke atasan. Hal itu kemudian teradopsi dan membuat mental kita selalu melihat posisi, bukan melihat kemampuan individu,” ujar Wawan.

Wawan juga menyoroti sistem pendidikan yang dinilai belum cukup memberikan ruang untuk berpikir bebas dan menghasilkan gagasan baru.

“Sayangnya, pendidikan kita hari ini masih berfokus pada mencetak pegawai-pegawai yang proses berpikirnya dipersempit. Mereka tidak diberikan ruang untuk bernalar dan tidak diberikan ruang berinovasi,” kata dia.

Bagi Wawan, perubahan mentalitas tidak cukup dilakukan dengan mengubah perilaku di permukaan. Masyarakat juga perlu memahami bagaimana sejarah membentuk kebiasaan berpikir dan hubungan dengan kekuasaan.

AI Mengubah Makna Kebebasan

Pembahasan mengenai manusia merdeka dalam forum tersebut juga masuk ke tantangan teknologi. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menilai perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan persoalan baru mengenai kebebasan manusia.

Menurut Komarudin, kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari tekanan atau ancaman. Manusia juga membutuhkan kebebasan untuk menentukan pilihan dan menjalankan kehidupannya.

Konsep tersebut dikenal sebagai freedom from dan freedom to. Kajian Dewan Pers mengenai kemerdekaan pers juga menggunakan dua kerangka tersebut, antara lain kebebasan dari tekanan serta kebebasan untuk menjalankan fungsi pers secara bertanggung jawab kepada publik.

Komarudin menggunakan kisah dongeng Sunan Kalijaga dan seekor katak yang hendak dimangsa ular untuk menggambarkan rumitnya persoalan kebebasan. Apa yang dianggap sebagai kebebasan oleh satu pihak belum tentu dipandang sama oleh pihak lain.

“Freedom from ternyata tidak semudah yang kita bayangkan dalam praktiknya,” ujar Komarudin.

Di era digital, persoalan itu menjadi semakin kompleks karena manusia berhadapan dengan data, algoritma, dan teknologi yang dapat memengaruhi pilihan.

Dari diskusi tersebut, persoalan mentalitas manusia Indonesia akhirnya tidak hanya berkaitan dengan sejarah atau pendidikan. Tantangannya juga merambah ruang digital yang semakin menentukan cara manusia memperoleh informasi dan mengambil keputusan.

Pontjo menilai perubahan harus berlangsung lintasgenerasi. Pemerintah memiliki peran melalui kebijakan, tetapi masyarakat juga perlu bergerak melalui komunitas dan lingkungan pendidikan.

“Transformasi lintasgenerasi perlu dilakukan secara top-down dimulai dari pemerintah, tetapi juga secara bottom-up dengan gerakan komunitas,” kata Pontjo.

Bagi Aliansi Kebangsaan, pembahasan tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk merumuskan kerangka mentalitas manusia Indonesia yang merdeka dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(Devona R/Sumber: Aliansi Kebangsaan)