Visa Australia Diperketat, Mahasiswa Internasional Terancam Tak Bisa Bawa Keluarga

Pemerintah Australia menyiapkan perubahan aturan visa untuk menekan migrasi bersih dari sekitar 300.000 menjadi 225.000 orang pada 2028. (Foto: ist).

GEBRAK.ID,JAKARTA — Pemerintah Australia bersiap memperketat sistem imigrasi dengan menyasar pemegang visa sementara, termasuk mahasiswa internasional. Salah satu perubahan yang tengah disiapkan adalah pembatasan terhadap kemampuan mahasiswa asing membawa anggota keluarga ke Australia.

Kebijakan tersebut akan menjadi bagian dari perombakan sistem migrasi yang akan dipaparkan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke dalam pidatonya di National Press Club, Canberra, Kamis (17/9/2026). Pidato tersebut bertajuk The Work of Managing the Migration Program: Who Arrives, Who Stays, Who Leaves. Pemerintah Australia menggunakan kebijakan tersebut untuk mengejar target penurunan angka net overseas migration (NOM) dari sekitar 300.000 orang saat ini menjadi 225.000 orang pada 2028.

Mahasiswa asing menjadi sasaran perubahan

Menurut laporan ABC News, jumlah mahasiswa internasional diperkirakan tidak langsung dipangkas melalui kebijakan baru tersebut. Namun, pemerintah Australia disebut akan mempersempit kesempatan mahasiswa internasional untuk membawa anggota keluarga atau tanggungan mereka.

Data tahun finansial terakhir menunjukkan sebanyak 337.427 visa mahasiswa diberikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 45.991 visa merupakan pemohon sekunder, yang dikategorikan sebagai anggota keluarga atau tanggungan mahasisw..Pembatasan terhadap anggota keluarga mahasiswa dinilai menjadi salah satu cara pemerintah mengurangi jumlah pemegang visa sementara tanpa harus memangkas jumlah mahasiswa internasional secara langsung.

Pemerintah Australia juga sedang berupaya mengendalikan jumlah pemegang visa sementara yang berada di negara tersebut. Jumlah pemegang visa sementara disebut telah mencapai sekitar tiga juta orang.

Pemerintah ingin menekan “visa hopping”

Selain pembatasan anggota keluarga mahasiswa, paket perubahan imigrasi Australia akan menyasar praktik perpindahan dari satu jenis visa ke visa lain agar seseorang dapat memperpanjang masa tinggalnya.Pemerintah ingin memastikan pemegang visa sementara meninggalkan Australia setelah masa tinggal yang diberikan berakhir apabila mereka tidak memiliki jalur yang sah untuk menetap secara permanen.

Perubahan tersebut juga berkaitan dengan meningkatnya jumlah orang yang berada di Australia menggunakan bridging visa, yakni visa yang memungkinkan seseorang tetap tinggal secara sah selama proses permohonan atau penyelesaian status imigrasinya.

ABC melaporkan jumlah orang yang berada dalam status bridging visa meningkat dari sekitar 130.450 orang pada 2017 menjadi 413.000 orang pada 2026. Pemerintah juga sebelumnya mempertimbangkan pencabutan hak bekerja bagi pemegang visa sementara yang permohonan perlindungannya telah ditolak.

Aturan visa kerja juga diperketat

Pengetatan sistem migrasi sebenarnya sudah dilakukan pemerintah Australia sebelum paket kebijakan terbaru diumumkan. Pada Juli 2026, pemrosesan visa working holiday maker untuk sejumlah negara diperlambat. Pemerintah juga mengubah prioritas pemrosesan visa tenaga kerja terampil melalui Ministerial Direction 119.

Perubahan tersebut membuat pekerja terampil yang mengajukan visa dari luar Australia ditempatkan di belakang pemohon tertentu yang sudah berada di Australia. ABC melaporkan perubahan prioritas tersebut dalam beberapa kasus menyebabkan waktu tunggu visa yang sebelumnya hanya hitungan hari menjadi lebih dari satu tahun. Pemerintah menyatakan berbagai langkah tersebut diperlukan untuk mengendalikan jumlah migrasi sekaligus memastikan jalur migrasi tetap sesuai kebutuhan Australia.

Kebijakan sebelumnya sempat ditunda

Rencana perombakan sistem migrasi sebenarnya telah dijadwalkan diumumkan sekitar enam minggu sebelumnya. Namun, pidato Tony Burke di National Press Club ditunda setelah terjadi perbedaan pandangan di dalam pemerintahan mengenai sejumlah kebijakan yang akan dimasukkan.

Paket yang telah disusun kemudian mendapat persetujuan Expenditure Review Committee sebelum kembali dijadwalkan diumumkan pada Kamis (17/9). Pemerintah juga sempat berupaya mendapatkan dukungan oposisi untuk perubahan yang membutuhkan undang-undang. Namun, pembicaraan dengan Koalisi tidak menghasilkan kesepakatan sehingga pemerintah akan lebih banyak menggunakan kewenangan regulasi, termasuk perubahan persyaratan dan proses visa. Belum semua detail aturan diumumkan

Meski pembatasan terhadap keluarga mahasiswa internasional telah dilaporkan sebagai bagian dari paket reformasi, detail teknis mengenai bagaimana aturan tersebut diterapkan masih menunggu pengumuman resmi Tony Burke. Pemerintah Australia juga masih menghadapi perdebatan mengenai dampak perubahan kebijakan terhadap universitas, sektor tenaga kerja, serta kebutuhan pekerja terampil.

Universities Australia sebelumnya menyatakan kekhawatiran bahwa perubahan yang mengurangi daya tarik mahasiswa internasional dapat memberikan dampak terhadap sektor pendidikan tinggi Australia. Dengan demikian, mahasiswa internasional yang sedang mempertimbangkan Australia sebagai tujuan pendidikan perlu menunggu ketentuan resmi sebelum memastikan apakah pasangan atau anak mereka masih dapat memperoleh visa sebagai tanggungan.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Australia mengendalikan migrasi bersih sekaligus mengurangi jumlah pemegang visa sementara yang tinggal lebih lama dari tujuan awal kedatangannya.

(Devona R/ berbagai sumber)