Waketum Golkar Baca Gestur AHY sebagai Sinyal Siap Bertarung di Pilpres 2029

DPR-RI-Ahmad-Doli-Kurnia

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (tampak dalam gambar) menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya mengandung sinyal politik menuju Pemilu 2029. (Foto: dpr.go.id)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya mengandung sinyal politik menuju Pemilu 2029.

Doli mengaku sepakat dengan substansi pernyataan AHY mengenai pentingnya menjaga demokrasi. Namun, ia melihat cara AHY menyampaikan pesan tersebut serta posisinya saat ini sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan kesan berbeda.

“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Menurut Doli, gestur AHY justru terlihat seperti memberikan tanda bahwa dirinya siap menjadi salah satu kandidat yang bersaing dalam Pilpres 2029.

“Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu kemudian mengingatkan bahwa AHY saat ini berada di dalam pemerintahan. Karena itu, ia menilai seluruh pihak yang berada dalam pemerintahan juga memiliki tanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

“Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi,” katanya.

Doli melihat dinamika tersebut menunjukkan bahwa Pilpres 2029 mulai menjadi magnet politik bagi sejumlah kekuatan. Ia menyebut sejumlah pihak sudah mulai menyiapkan langkah untuk menghadapi kontestasi tersebut.

“Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan, ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” ungkap Doli.

Doli kemudian membandingkan situasi tersebut dengan langkah politik Ketua Umum Projo Budi Arie yang sebelumnya dinilai telah menunjukkan kesiapan membangun kekuatan politik. Ia menyebutnya sebagai Poros Solo, sedangkan langkah AHY ia kaitkan dengan Poros Cikeas.

“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” tuding Doli.

Doli mengatakan Golkar tetap menghormati setiap keputusan politik partai lain. Menurut dia, masing-masing partai memiliki kewenangan menentukan arah politiknya.

Sementara itu, AHY sebelumnya berbicara mengenai perjalanan Partai Demokrat yang pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ia mengatakan pengalaman tersebut mengajarkan pentingnya menjaga demokrasi dalam kondisi apa pun.

“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY saat peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

AHY juga menyinggung pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, pergantian kekuasaan setelah dua periode berlangsung secara damai dan demokratis.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.

Di sisi lain, Doli menegaskan Golkar untuk saat ini masih memilih fokus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029 serta membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

(A. Rayyan K/Sumber: Partai Golkar)