Kemenhub Usulkan WFH Saat Libur Nataru 2026/2027, Ini Tanggalnya

Kebijakan WFH 21-22 Desember 2026 dan 4 Januari 2027 diusulkan untuk urai kemacetan. Keputusan final menunggu rapat di Kemenko PMK. (Foto: freepik)

GEBRAK.ID, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) jelang dan sesudah libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini disiapkan untuk memecah kepadatan perjalanan masyarakat pada periode libur akhir tahun.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, dalam konferensi pers Persiapan Masa Angkutan Nataru 2026/2027 di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026). Aan mengatakan, wacana WFH muncul dalam forum Rapat Koordinasi Evaluasi Nataru 2025/2026 dan Persiapan Nataru 2026/2027.

Usulan itu akan dibawa ke rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk diputuskan. “Ada usulan juga ya dari forum tadi untuk pelaksanaan WFH untuk tanggal-tanggal tertentu yang sudah kita catat nanti pada saat rapat koordinasi di Kemenko PMK, ini akan diusulkan untuk dijadikan WFH atau work from anywhere,” ujar Aan.

Jadwal WFH yang Diusulkan

Berdasarkan hasil forum persiapan angkutan, tanggal yang masuk dalam usulan WFH adalah 21-22 Desember 2026 di awal periode libur dan 4 Januari 2027 di akhir periode. Pertimbangannya menyesuaikan dengan prediksi puncak mobilitas. Analisis Badan Kebijakan Transportasi bersama BUJT dan asosiasi transportasi memperkirakan puncak arus mudik Nataru terjadi 23 Desember 2026, sedangkan puncak arus balik terjadi pada 3-4 Januari 2027.

Dengan skema ini, pekerja dimungkinkan berangkat lebih awal atau pulang lebih lambat tanpa memotong jatah cuti, sehingga distribusi kendaraan tidak menumpuk pada satu hari.

Belum Final, Siapkan Rekayasa Lalin dan Mudik Gratis

Kemenhub menegaskan status WFH saat ini masih berupa usulan, bukan kebijakan final. Pemerintah masih membahas Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas instansi untuk pengaturan lalu lintas. Beberapa kebijakan yang disiapkan bersama Korlantas Polri dan pengelola jalan tol antara lain pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas, rekayasa lalu lintas one way dan contraflow di jalur arteri wisata, hingga penyiapan pelabuhan penyeberangan alternatif Ketapang-Gilimanuk.

Korlantas juga akan menggelar Operasi Zebra untuk pemeriksaan kelaikan angkutan umum (ramp check) dan kesiapan infrastruktur wisata.Selain WFH, Kemenhub menyiapkan program mudik gratis Nataru.

Tahun ini disiapkan 70 bus untuk 10 kota tujuan di Pulau Jawa dengan target 2.882 penumpang. Pendaftaran dibuka 12-21 Desember 2026 dan pemberangkatan 22-23 Desember 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan, semua kebijakan berorientasi pada keselamatan dan pelayanan.”Kami selalu berupaya menekan jumlah kecelakaan.

Pemberlakuan pembatasan kendaraan bersumbu tiga ke atas merupakan upaya mengurangi kecelakaan saat volume kendaraan meningkat,” katanya. Keputusan resmi terkait WFH Nataru 2026/2027 akan diumumkan setelah rapat koordinasi di Kemenko PMK.

(Dinar K/ berbagai sumber)