Peran UMKM dalam Rantai Pasok MBG akan Diperluas

GEBRAK.ID, MAKASSAR — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan formulasi untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Oktober 2026, lebih dari 68 ribu UMKM tercatat menjadi pemasok kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema bersama Badan Gizi Nasional (BGN) agar semakin banyak UMKM dapat berpartisipasi dalam rantai pasok program tersebut. Upaya ini dilakukan seiring dengan penataan internal di tubuh BGN. “Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM,” kata Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026).

Menurut Maman, formulasi tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan maksimal dan tepat sasaran. “Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya,” tuturnya.

Lebih dari 68 Ribu UMKM Sudah Menjadi Pemasok
Maman menjelaskan, puluhan ribu UMKM yang telah terlibat memasok berbagai kebutuhan pangan untuk dapur SPPG, termasuk telur dan bahan makanan lainnya. Pasokan tersebut berasal dari pelaku usaha di daerah masing-masing yang sudah terdata.

Meski demikian, pemerintah menilai jumlah UMKM yang berpartisipasi masih perlu ditingkatkan. Karena itu, penyusunan formulasi diarahkan untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat terlibat lebih banyak dalam penyediaan kebutuhan pangan program MBG. “Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya,” ujarnya menegaskan.

Penataan internal BGN dan koordinasi dengan Kementerian UMKM menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas keterlibatan usaha lokal dalam pelaksanaan program tersebut.

UMKM Berperan dalam Perekonomian Nasional
Pemerintah mendorong keterlibatan UMKM dalam program MBG sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar jajaran Kabinet Merah Putih memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 yang dikutip dalam laporan tersebut, Indonesia memiliki sekitar 64,2 juta unit usaha UMKM atau setara dengan 99,99 persen dari seluruh unit usaha nasional.

Sektor UMKM juga disebut menyerap sekitar 123 juta tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Besarnya kontribusi tersebut menjadikan UMKM salah satu sektor penting dalam kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dengan jumlah UMKM yang telah menjadi pemasok MBG mencapai lebih dari 68 ribu unit usaha, pemerintah kini berupaya memperluas partisipasi tersebut. Namun, formulasi yang sedang disiapkan masih perlu ditindaklanjuti agar mekanisme pelibatan UMKM dapat berjalan lebih luas dan efektif di berbagai daerah. (*)

(Zaky Al Hamzah/antaranews)