Mendagri Tito Pastikan Layanan Dasar dan Pendataan Kerusakan Pascagempa NTT Jadi Prioritas

Editor: A. Rayyan K

GEBRAK.ID, MANGGARAI BARAT — Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan penanganan pascagempa tidak hanya berfokus pada penyelamatan korban, tetapi juga pemulihan layanan dasar masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).

Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pemulihan listrik, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), distribusi logistik, serta penanganan korban meninggal dan warga yang mengalami luka-luka.

“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka,” ujar Tito.

Mendagri mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak dalam mengembalikan layanan dasar, termasuk PT PLN dan operator telekomunikasi. Menurutnya, ketersediaan listrik dan jaringan komunikasi menjadi faktor penting untuk mendukung koordinasi serta mobilitas selama proses penanganan bencana.

Selain itu, Tito meminta pemerintah mempercepat pembukaan akses jalan yang terdampak. Jalan yang kembali berfungsi akan memudahkan mobilitas warga, distribusi bantuan, hingga pengerahan alat berat ke lokasi bencana.

Pendataan Kerusakan Jadi Prioritas

Tito juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik akibat gempa.

Pendataan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat. Data warga yang masih mengungsi juga perlu diperbarui agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.

Tidak hanya rumah warga, pemerintah daerah diminta mendata kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan. Pendataan mencakup kantor pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Langkah tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan kebutuhan perbaikan fasilitas sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski sejumlah bangunan terdampak bencana.

“Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain,” tegas Tito.

Usul Dua Posko Penanganan Flores

Dalam rapat koordinasi tersebut, Tito mengusulkan pembentukan dua posko untuk memperkuat koordinasi penanganan gempa di Flores. Posko pertama berada di Labuan Bajo untuk menangani wilayah Flores bagian barat.

Sementara itu, posko kedua diusulkan berada di Ende untuk menangani wilayah Flores bagian timur. Lokasi Ende dinilai strategis karena memiliki akses bandara yang dapat mendukung mobilisasi bantuan dan personel.

“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat … Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana,” ujar Tito.

Pemerintah Pusat Siapkan Dukungan Anggaran

Persoalan kemampuan fiskal daerah juga menjadi perhatian pemerintah. Tito menyebut pemerintah pusat akan membantu daerah terdampak yang memiliki kemampuan fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah.

Ia mengatakan seluruh daerah baru saja menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Tambahan tersebut diberikan kepada 546 daerah dengan total mencapai Rp18,9 triliun.

“Kemarin kan baru terima. Anggaran tanggal 5 Agustus itu ada tambahan TKD seluruh 546 daerah, sebanyak Rp18,9 triliun dan saya tahu bahwa di NTT juga ada tambahan baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten dan kota, se-NTT,” kata Tito kepada awak media setelah tiba di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Tito memastikan jajaran terkait di bidang keuangan daerah ikut dilibatkan untuk memastikan dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat dalam penanganan bencana.

Dukungan pemerintah tidak hanya berupa anggaran. Pemerintah pusat juga mengerahkan bantuan lintas kementerian dan lembaga untuk memenuhi kebutuhan logistik, kesehatan, energi, hingga pemulihan infrastruktur.

Akses Jalan dan Jembatan Segera Dipulihkan

Pemulihan akses transportasi menjadi salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian. Sejumlah ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan atau terputus akibat bencana sehingga menghambat mobilitas serta distribusi bantuan.

Tito mengatakan pembersihan jalan nasional dari material longsor sudah mulai dilakukan. Sementara itu, penanganan jembatan yang putus dijadwalkan segera dimulai.

“Mulai tadi pagi sebenarnya kita sudah mulai melakukan pembersihan jalan nasional dari material longsor. Sementara untuk jembatan yang putus, penanganannya akan mulai dikerjakan besok pagi,” tandasnya.

Tito sebelumnya bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, serta sejumlah pejabat terkait meninjau langsung kondisi NTT pada Sabtu (15/8/2026) malam.

Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan dampak gempa di sejumlah wilayah NTT.

Dalam penanganannya, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah. Tahapan penanganan mencakup masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tito menegaskan seluruh pihak harus bergerak sesuai kewenangan masing-masing agar kebutuhan masyarakat terdampak segera terpenuhi dan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menko PMK Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta sejumlah pejabat terkait.

(Sumber: Puspen Kemendagri)