Pengangguran Lulusan Kampus Tembus 1 Juta, Pakar UGM: Ijazah Saja tak Cukup

Editor: Devona R

GEBRAK.ID, JAKARTA — Jumlah pengangguran dari kalangan lulusan perguruan tinggi di Indonesia menembus lebih dari 1 juta orang. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 mencatat sebanyak 1,033 juta lulusan D4, S1, hingga S3 belum terserap ke dunia kerja.

Angka tersebut menjadi perhatian Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof Dr Tadjuddin Noer Effendi, MA. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya jarak antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan perusahaan.

Prof Tadjuddin menilai salah satu persoalan terletak pada pola pendidikan tinggi yang masih lebih banyak menekankan teori. Sementara itu, perusahaan membutuhkan calon pekerja yang mampu menjalankan pekerjaan secara praktis sejak awal.

“Dunia pendidikan banyak memberikan teori, sedangkan dunia kerja mencari orang yang sudah terampil. Pada umumnya sarjana itu datang bawa ijazah ke perusahaan, bukan bawa keterampilan,” kata Prof Tadjuddin, dikutip dari laman UGM, Kamis (20/8/2026).

Menurut Prof Tadjuddin, gelar akademik kini tidak lagi cukup menjadi modal utama untuk memasuki pasar kerja. Lulusan harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Perubahan kebutuhan tenaga kerja juga berlangsung semakin cepat seiring masuknya artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut mulai mengambil alih sejumlah pekerjaan yang selama ini menjadi pintu masuk bagi pekerja pemula.

Prof Tadjuddin mengatakan perubahan tersebut membuat persaingan lulusan perguruan tinggi semakin ketat. Perusahaan kini cenderung mempertimbangkan kemampuan yang benar-benar dapat digunakan dalam pekerjaan, bukan sekadar latar belakang pendidikan.

“Jadi kalau sarjana hanya bawa ijazah mencari kerja itu kelihatannya sekarang sulit,” ujar Prof Tadjuddin.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesiapan lulusan. Prof Tadjuddin juga melihat struktur ekonomi Indonesia belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas dalam jumlah yang memadai, terutama dari sektor industri.

Industri padat karya selama ini menjadi salah satu sektor penting dalam menyerap tenaga kerja. Namun, tekanan biaya bahan baku impor serta melemahnya daya beli masyarakat membuat sejumlah perusahaan harus melakukan efisiensi.

“Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja,” jelas Prof Tadjuddin.

Di tengah persoalan tersebut, pemerintah sebenarnya telah menyediakan sejumlah program magang untuk membantu mahasiswa memperoleh pengalaman kerja sebelum lulus. Prof Tadjuddin menilai program tersebut memiliki manfaat karena mahasiswa dapat mengenal kebutuhan dunia kerja secara langsung.

Namun, kapasitas program magang yang tersedia dinilai belum sebanding dengan jumlah mahasiswa dan lulusan yang membutuhkan pengalaman kerja. Karena itu, pemerintah perlu memperluas pusat pelatihan kerja modern yang memiliki orientasi kuat terhadap kebutuhan industri.

“Seharusnya perlu pendirian pusat pelatihan yang dapat menjadi jalan lebih cepat untuk meningkatkan keterampilan lulusan, khususnya pada sarjana yang belum terserap pasar kerja,” ujar Prof Tadjuddin.

Revitalisasi pendidikan juga dinilai penting untuk menjawab persoalan pengangguran terdidik. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Agus Sartono, mendorong pemerintah memperkuat akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Menurut Agus, pengembangan pendidikan vokasi melalui politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus perlu kembali diperkuat. Pendidikan vokasi tidak hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja tingkat menengah yang siap bekerja, tetapi juga membekali generasi muda dengan kemampuan berwirausaha.

“Pemerintah kala itu juga membuat rencana pembangunan politeknik di berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Tujuannya, selain mencetak tenaga kerja level menengah yang siap kerja, juga membekali calon entrepreneur muda,” kata Agus.

Strategi tersebut, lanjut Agus, perlu diteruskan untuk mengurangi jumlah pencari kerja lulusan SMA maupun perguruan tinggi yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Pendidikan vokasi juga diharapkan tidak berhenti pada penciptaan tenaga kerja. Dengan keterampilan yang memadai, lulusan dapat mengembangkan usaha sendiri sehingga ikut membuka lapangan pekerjaan baru.

Prof Tadjuddin sependapat dengan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ia menilai pemerintah bersama perguruan tinggi perlu membangun pusat pelatihan yang mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan pasar kerja.

“Kalau itu dapat terealisasi dengan baik, kemungkinan besar dalam dua atau lima tahun dapat menciptakan mungkin satu sampai dua juta penyerap pengangguran terdidik,” pungkas Prof Tadjuddin.

(Sumber: Universitas Gadjah Mada)