Survei PPI: 80,2 Persen Publik Ingin PDI-P Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo
Mayoritas responden menilai PDI-P lebih tepat berada di luar pemerintahan. Di sisi lain, PDI-P selama ini menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang. (Foto: Wikipedia)
GEBRAK.ID,JAKARTA — Mayoritas masyarakat dalam survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) menginginkan PDI Perjuangan (PDI-P) berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan sebanyak 80,2 persen responden menilai PDI-P sebaiknya menjadi oposisi. “Ada sekitar 80,2 persen masyarakat yang mengatakan PDI-P sebaiknya menjadi oposisi,” kata Adi saat memaparkan hasil survei terbaru Parameter Politik Indonesia yang disiarkan melalui kanal YouTube Parameter Politik Indonesia, dikutip Rabu (9/9/2026).
Temuan tersebut menjadi sorotan karena PDI-P merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di parlemen, tetapi hingga kini mengambil posisi yang tidak secara eksplisit disebut sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.
Publik inginkan PDI-P di luar pemerintahan
Besarnya angka 80,2 persen menunjukkan adanya kecenderungan kuat publik agar PDI-P menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dari luar lingkaran kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai di luar pemerintahan memiliki fungsi penting sebagai kekuatan penyeimbang, termasuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan menyampaikan kritik terhadap program yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
PDI-P sendiri sebelumnya menegaskan memilih istilah partai penyeimbang, bukan oposisi. Sikap tersebut kembali ditegaskan dalam Rakernas I PDI-P pada Januari 2026.
Dengan demikian, posisi PDI-P berbeda dengan konsep oposisi formal yang selama ini dikenal dalam praktik politik parlementer.
Elektabilitas PDI-P masih kuat
Di tengah dorongan publik agar PDI-P berada di luar pemerintahan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut masih memiliki basis elektoral yang cukup besar. Survei Parameter Politik Indonesia yang sama mencatat PDI-P memperoleh elektabilitas 14 persen, berada di posisi kedua setelah Partai Gerindra yang mencapai 18,3 persen. Golkar berada di posisi ketiga dengan 13 persen.
Selanjutnya, PKB memperoleh 9,7 persen, Demokrat 7,7 persen, PKS 6,9 persen, NasDem 5,7 persen, dan PAN 5,6 persen. Survei tersebut dilaksanakan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi.
Berbeda dengan keinginan publik soal oposisi
Temuan mengenai posisi PDI-P tersebut menarik jika dibandingkan dengan temuan lain dalam survei PPI. Sebanyak 59,5 persen masyarakat menyatakan setuju dengan langkah Presiden Prabowo merangkul seluruh partai politik, termasuk partai yang kalah dalam Pilpres 2024. Artinya, terdapat dinamika opini publik yang cukup kompleks.
Di satu sisi, mayoritas responden menginginkan PDI-P berada di luar pemerintahan. Namun di sisi lain, lebih dari separuh responden juga mendukung pendekatan politik Prabowo yang merangkul berbagai kekuatan partai.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa keinginan publik terhadap keberadaan oposisi tidak selalu berarti penolakan terhadap kerja sama politik antarpihak.
Posisi PDI-P akan terus menjadi sorotan
Dengan elektabilitas yang masih berada di papan atas dan dukungan publik yang kuat agar partai berada di luar pemerintahan, sikap politik PDI-P berpotensi tetap menjadi salah satu isu penting dalam dinamika politik nasional. Pilihan untuk menjadi penyeimbang memungkinkan PDI-P tetap melakukan kontrol terhadap pemerintah tanpa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai oposisi. Sebaliknya, jika PDI-P nantinya mengambil posisi oposisi secara lebih tegas, hasil survei PPI menunjukkan bahwa langkah tersebut memiliki dukungan yang sangat besar dari masyarakat.
Angka survei merupakan persepsi responden pada saat survei dilakukan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai prediksi pasti terhadap perilaku politik masyarakat pada masa mendatang.
(A.Rayyan K/ berbagai sumber)
