1.487 Sekolah di NTT Direvitalisasi, SD Negeri Mboeng Jadi Salah Satu Prioritas
Sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat dukungan perbaikan sarana dan prasarana dengan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun pada 2026. Salah satu sekolah yang masuk dalam program tersebut adalah SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur. (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, MANGGARAI TIMUR — Pemerintah memperluas program revitalisasi satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di provinsi tersebut mendapat dukungan perbaikan sarana dan prasarana dengan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun.
Salah satu sekolah yang masuk dalam program tersebut adalah SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur. Program revitalisasi menjadi bagian dari langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperbaiki kualitas lingkungan belajar, terutama bagi sekolah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena memiliki banyak satuan pendidikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Menurut Abdul Mu’ti, revitalisasi sekolah juga mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program Wajib Belajar 13 Tahun. Pemerintah ingin memastikan anak-anak di berbagai daerah memperoleh kesempatan belajar dengan fasilitas yang layak.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp1.208.684.805.539 untuk revitalisasi 1.487 satuan pendidikan di NTT. Jumlah tersebut menjadi cakupan revitalisasi terbesar di NTT dan meningkat tajam dibandingkan program serupa pada 2025.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo menyambut dukungan tersebut. Ia menilai program pemerintah pusat menjadi kesempatan penting bagi NTT yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Ini sebagai kesempatan teristimewa kami, Provinsi NTT dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah pusat memberikan perhatian, dan pemerintah provinsi tentu akan mendukung, mengawal, serta ingin memastikan agar program strategis nasional ini bisa berlangsung dengan baik,” kata Ambrosius.
Berdasarkan data Kemendikdasmen per 7 September 2026, SD menjadi jenjang penerima revitalisasi terbanyak dengan 644 sekolah dan anggaran Rp702,88 miliar. Berikutnya terdapat 603 PAUD dengan alokasi Rp232,46 miliar dan 136 SMP dengan anggaran Rp161,51 miliar.
Dukungan juga mencakup 69 SMA senilai Rp72,71 miliar, 13 SMK sebesar Rp12,16 miliar, 14 SLB sebesar Rp21,72 miliar, serta delapan PKBM/SKB dengan alokasi Rp5,25 miliar.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa kondisi sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses belajar anak.
“Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pemerataan layanan pendidikan,” ujar Gogot.
Program tersebut melanjutkan dukungan pemerintah pada 2025. Saat itu, sebanyak 580 satuan pendidikan di NTT memperoleh bantuan revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru dengan total anggaran sekitar Rp603,5 miliar.
Pemerintah juga menggabungkan perbaikan sarana dengan program peningkatan mutu lainnya. Pada 2025, digitalisasi pembelajaran menjangkau 8.985 satuan pendidikan di NTT dengan nilai bantuan lebih dari Rp297,27 miliar.
Gogot mengatakan revitalisasi dan digitalisasi perlu berjalan beriringan agar sekolah tidak hanya memiliki fasilitas yang lebih layak, tetapi juga mampu menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman,” kata Gogot.
Kemendikdasmen memastikan pelaksanaan revitalisasi terus dipantau sejak penetapan penerima, pengerjaan, hingga sekolah kembali menggunakan fasilitas yang telah diperbaiki. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi sekolah yang masih membutuhkan perhatian.
(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)
