Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Aktif Kendalikan Inflasi, Harga Pangan Jadi Sorotan

GEBRAK.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat peran dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Menurut Tito, angka inflasi nasional merupakan hasil gabungan dari upaya pemerintah pusat dan daerah.

Tito menyampaikan hal tersebut saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026). Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.

“Kami melihat bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito.

Menurut Tito, pemda perlu rutin memantau perkembangan harga, terutama komoditas pangan yang pergerakannya cepat. Bank Indonesia juga menempatkan pengendalian volatile food sebagai bagian penting dalam strategi menjaga inflasi 2026, dengan sasaran volatile food pada kisaran 3 hingga 5 persen.

Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan pemantauan secara berkala melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Forum tersebut membahas berbagai komponen yang memengaruhi inflasi, mulai dari volatile food, administered prices, hingga core inflation.

“Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat. Kalau sudah masalah perut rakyat, terlalu tinggi harganya, mahal, itu bisa menimbulkan grievances, ketidakpuasan,” kata Tito.

Tito menjelaskan, pemerintah tidak hanya memantau angka inflasi, tetapi juga mencari penyebab ketika harga komoditas mengalami kenaikan berulang. Jika sebuah daerah mencatat harga tinggi selama tiga minggu berturut-turut, Kemendagri akan mengirim tim untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

“Kalau sampai tiga kali, tiga minggu berturut-turut daerah itu tinggi terus kita akan buat tim, turun ke sana … Kita melihat apa penyebabnya dan cari solusinya,” tegas dia.

Pemantauan harga tersebut menjadi penting karena kondisi setiap daerah berbeda. Bank Indonesia sebelumnya juga menekankan perlunya koordinasi pusat dan daerah untuk menjaga pasokan pangan, memperlancar distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, serta memperkuat komunikasi kebijakan agar ekspektasi inflasi tetap terjaga.

Selain inflasi, Tito menyoroti pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus memperluas penggunaan data kependudukan yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Salah satu penerapannya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Tito mencontohkan uji coba di Banyuwangi yang menggunakan pemanfaatan data kependudukan dan teknologi identitas digital.

“Contoh di Banyuwangi kita sudah diujicobakan. Hampir 70 persen [penerima bantuan] enggak tepat sasaran. Orang yang enggak layak. Sebaliknya, hampir 50 persen orang yang harusnya layak menerima itu enggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki,” kata Tito.

Tito mengatakan, pengembangan sistem tersebut telah diperluas ke 43 daerah percontohan. Pemerintah menargetkan validasi berbasis data Dukcapil yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga dapat menjangkau sekitar 200 kabupaten/kota hingga akhir 2026.

Digitalisasi juga menjadi bagian penting dalam agenda FEKDI x IFSE 2026. Bank Indonesia menyebut acara yang berlangsung pada 24-26 September 2026 tersebut menjadi wadah kolaborasi untuk mempercepat inovasi sistem pembayaran dan pengembangan ekosistem ekonomi serta keuangan digital.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

(A. Rayyan K/Sumber: Kemendikdasmen)