Yusril Sebut Upaya Gibran Buktikan Ijazah Lewat PTUN tak Berguna, Ini Alasannya

GEBRAK.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan membawa hasil. Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan tersebut sudah bersifat final.

Pernyataan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubah putusan yang telah dikeluarkan kedua lembaga peradilan tersebut.

“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.

Yusril menjelaskan, putusan MA yang menjadi sorotan berkaitan dengan perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dokumen tersebut menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut. Sebab, dalam perkara yang diajukan Subhan, pihak tergugat adalah pejabat di lingkungan kementerian, sedangkan Gibran tidak masuk sebagai tergugat intervensi.

Dengan posisi tersebut, menurut Yusril, Gibran juga tidak memiliki hak untuk mengajukan banding dalam perkara itu. Sementara itu, Kemendikdasmen diperkirakan tidak akan menempuh PK dan akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resminya.

Yusril turut menyoroti gugatan lain yang masih berjalan di PTUN Jakarta. Perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana itu berpotensi dihentikan apabila Kemendikdasmen mencabut surat keterangan yang menjadi objek sengketa sesuai perintah MA.

“Kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” ujar Yusril menjelaskan.

Sebelumnya, Gibran meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan permintaan tersebut. Ia menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait dinamika hukum yang sedang dihadapi.

Gibran kemudian menyampaikan bahwa Prabowo menyarankannya tetap menempuh proses di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Polemik ini mencuat setelah MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Namun, pernyataan Yusril mengenai kemungkinan penghentian perkara PTUN masih berupa pandangan hukum. Pelaksanaan putusan MA dan langkah pengadilan dalam menangani gugatan lain tetap menjadi tahapan yang perlu dicermati.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)