Gugatan Surat Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Gugur, PTUN Jakarta: Tak Ada Lagi Objek Sengketa

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka gugur. Majelis hakim mengambil keputusan tersebut setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa.

Ketua Majelis Hakim Rahmadi membacakan putusan itu dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026). Selain menyatakan gugatan gugur, majelis juga membebankan biaya perkara kepada pihak penggugat sebesar Rp457 ribu.

“Mengadili. Satu, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah,” kata Rahmadi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyoroti pencabutan surat keterangan yang diterbitkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Dokumen tersebut menjadi dasar gugatan PT Mercy Toga Kirana yang meminta pengadilan menyatakan keputusan penyetaraan ijazah Gibran batal atau tidak sah.

Namun, Kemendikdasmen kemudian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan surat tersebut. Pencabutan dilaporkan berlangsung pada 11 November 2026, sedangkan dokumen keputusan diserahkan dalam persidangan pada Kamis (12/11).

Setelah pencabutan itu, pihak tergugat, yakni Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Diksus) Kemendikdasmen, meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara. Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan tersebut.

Meski demikian, majelis tetap mencermati sikap pihak Gibran Rakabuming Raka sebagai tergugat intervensi yang menyampaikan keberatan atas penghentian perkara.

Rahmadi menjelaskan, pencabutan keputusan tersebut merupakan pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan pencabutan itu, dokumen yang disengketakan tidak lagi berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Majelis hakim juga menilai pemeriksaan yang terus berlanjut berpotensi menghasilkan putusan yang tidak dapat dieksekusi atau non-executable. Karena itu, hakim mempertimbangkan penyelesaian perkara sekaligus upaya mengakhiri polemik yang berkepanjangan.

“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi.

Dalam perkara ini, PT Mercy Toga Kirana bertindak sebagai penggugat, sedangkan Dirjen Diksus Kemendikdasmen menjadi pihak tergugat. Gibran Rakabuming Raka masuk sebagai tergugat intervensi karena perkara tersebut berkaitan langsung dengan dokumen penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Dengan putusan tersebut, PTUN Jakarta mengakhiri pemeriksaan gugatan setelah dokumen yang menjadi pokok sengketa dicabut oleh Kemendikdasmen.

(Saeful Imam/berbagai sumber)