Polri Geledah Rumah di Cipete yang Diduga Jadi Posko Makar Tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso

dirtipidum bareskrim polri brigjen susatyo purnomo - humas polri

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro (tengah). (Foto: Divisi Humas Polri)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Penyidik Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko untuk merencanakan dugaan aksi makar oleh Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS), salah satu tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan tersebut. Menurut dia, penyidik juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendalami dugaan penggunaan rumah itu.

“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” kata Susatyo dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Susatyo menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya. Penanganan dugaan penyadapan itu sendiri berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Polri belum mengungkap barang bukti maupun temuan penyidik dari lokasi penggeledahan. Susatyo menyatakan pihaknya akan menyampaikan hasil pemeriksaan rumah dan olah TKP secara lengkap melalui konferensi pers.

Dalam perkara ini, Bareskrim telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar terhadap Presiden, termasuk dugaan pemufakatan jahat. Penyidik mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Dugaan tindak pidana makar itu disangkakan dengan sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196 KUHP, serta Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Sementara itu, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni LSP, AS, EHS, dan SU.

Hingga kini, polisi belum memaparkan hasil penggeledahan di Cipete maupun uraian lengkap dugaan peran masing-masing tersangka dalam perkara makar tersebut. Seluruh dugaan tindak pidana itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

(A. Rayyan K/Sumber: Polri)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID