Skor Reformasi Birokrasi 91,56: Kemendikdasmen Lampaui Rata-Rata Nasional

birokrasi-kemendikdasmen

Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pendidikan Dasar dan
Menengah (Kemendikdasmen) mencatat capaian impresif sepanjang 2025. (Foto Ilustrasi: BKHM Setjen Kemendikdasmen)

JAKARTA — Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat capaian impresif sepanjang 2025. Berdasarkan evaluasi resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kemendikdasmen meraih Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 91,56 atau angka yang melampaui rata-rata nasional.

Capaian ini menjadi salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga, sekaligus menegaskan penguatan tata kelola, transparansi, dan pelayanan publik di sektor pendidikan dasar dan menengah.

Rincian Nilai RB 2025: General dan Tematik

Hasil evaluasi KemenPANRB memecah penilaian menjadi dua kategori utama:

* RB General: 84
* RB Tematik: 7,56
* Total Indeks RB: 91,56

Dari 18 indikator pelaksanaan kebijakan RB, 16 indikator di Kemendikdasmen dinyatakan memenuhi target dengan kategori nilai baik. Artinya, tingkat ketercapaian pelaksanaan mencapai 88,89 persen.

📊 Indikator Tertinggi Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen

Berikut tabel ringkas capaian indikator dengan nilai tertinggi yang banyak menjadi perhatian publik:

Tabel Capaian Indikator Tertinggi

* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}
body {
background: linear-gradient(145deg, #eef2f7 0%, #f9fbfd 100%);
min-height: 100vh;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
font-family: ‘Inter’, ‘Segoe UI’, Roboto, sans-serif;
padding: 20px;
}
.table-container {
max-width: 800px;
width: 100%;
background: white;
border-radius: 32px;
box-shadow: 0 25px 45px -12px rgba(0, 40, 80, 0.25);
padding: 30px 25px;
border: 1px solid rgba(0, 115, 230, 0.15);
transition: all 0.2s ease;
}
.table-container:hover {
box-shadow: 0 30px 50px -12px rgba(0, 90, 180, 0.3);
}
.header-tabel {
border-bottom: 3px solid #1a5f7a;
padding-bottom: 15px;
margin-bottom: 25px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 12px;
}
.header-tabel h2 {
font-size: 1.9rem;
font-weight: 700;
color: #0b2e4b;
letter-spacing: -0.02em;
line-height: 1.2;
}
.header-tabel span {
background: #0b2e4b;
color: white;
font-size: 0.9rem;
padding: 6px 14px;
border-radius: 40px;
font-weight: 600;
white-space: nowrap;
}
table {
width: 100%;
border-collapse: separate;
border-spacing: 0 12px;
}
thead tr {
background: #e6f0fa;
border-radius: 20px;
}
th {
text-align: left;
padding: 18px 20px;
font-size: 1rem;
font-weight: 700;
color: #0b2e4b;
background: #e6f0fa;
border-radius: 18px 18px 8px 8px;
}
th:first-child {
border-radius: 24px 0 0 24px;
}
th:last-child {
border-radius: 0 24px 24px 0;
}
td {
background: #f8fafd;
padding: 18px 22px;
font-size: 1.1rem;
border-bottom: 2px solid #dce5f0;
border-radius: 18px !important;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.02);
transition: background 0.15s;
}
tr:hover td {
background: #f0f5fe;
border-bottom-color: #2f7caf;
}
.indikator {
font-weight: 600;
color: #1a2c3e;
}
.nilai {
font-weight: 800;
color: #0f5b8c;
text-align: right;
font-size: 1.3rem;
letter-spacing: 0.5px;
white-space: nowrap;
}
.nilai::after {
content: “%”;
font-size: 0.9rem;
color: #4d6a82;
margin-left: 3px;
font-weight: 500;
}
.catatan-kaki {
margin-top: 30px;
padding-top: 18px;
border-top: 1px dashed #a4c2d9;
font-size: 0.9rem;
color: #2b4c6c;
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
flex-wrap: wrap;
gap: 10px;
}
.badge-publik {
background: #dff0fa;
color: #045282;
padding: 6px 18px;
border-radius: 40px;
font-weight: 600;
font-size: 0.8rem;
}
@media (max-width: 550px) {
.table-container { padding: 20px; }
.header-tabel h2 { font-size: 1.5rem; }
td { padding: 15px; }
}

📊 Indikator Kinerja Tertinggi

Perhatian Publik

Indikator Capaian
Penyederhanaan Struktur Organisasi 100
Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 100
Indeks Reformasi Hukum 99,33
Digitalisasi Arsip 98
Indeks Perencanaan Pembangunan 96

📅 Data per 14 Februari 2026
Sumber: Laporan Kinerja Resmi

Angka-angka ini menunjukkan percepatan transformasi birokrasi, khususnya dalam penyederhanaan struktur organisasi dan sistem kerja berbasis digital.

Sasaran Strategis: Opini BPK hingga SPBE

Pada indikator Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi, Kemendikdasmen mencatat capaian 75 persen.

Tiga indikator dengan nilai tertinggi antara lain:

* Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 100 Persen
* Survei Kepuasan Masyarakat: 90,12 Persen
* Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): 84,56 Persen

Capaian tersebut memperlihatkan konsistensi penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik yang semakin digital serta responsif.

Lampaui Rata-Rata Nasional

Pada evaluasi RB Tematik, capaian Kemendikdasmen mencapai 75,60 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 62,30 persen.

Sementara pada RB General, capaian mencapai 97,30 persen, juga melampaui rata-rata nasional sebesar 72,87 persen.

Dengan kata lain, performa reformasi birokrasi Kemendikdasmen tidak hanya baik secara internal, tetapi juga unggul secara nasional.

Komitmen Perkuat Tata Kelola Pendidikan

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyatakan hasil evaluasi ini menjadi bukti nyata kualitas tata kelola yang terus diperkuat.

Menurut Suharti, transformasi birokrasi akan terus diarahkan agar semakin adaptif, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat transformasi birokrasi agar semakin adaptif dan berdampak nyata guna mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujar Suharti dalam siaran pers, Jumat (13/2/2026).

Mengapa Indeks Reformasi Birokrasi Penting?

Indeks Reformasi Birokrasi menjadi tolok ukur keberhasilan kementerian/lembaga dalam:

* Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi
* Memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas
* Mempercepat digitalisasi layanan publik
* Meningkatkan kepuasan masyarakat

Skor 91,56 bukan sekadar angka, tetapi cerminan perubahan sistemik dalam tata kelola pendidikan nasional.

Dengan capaian ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya membangun birokrasi modern yang mendukung layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(Sumber: Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *