Megawati Anggap Istilah Koalisi Parpol Rancu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (foto: antara)

 

JAKARTA -- Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan agar istilah "koalisi" partai politik (parpol) sebaiknya tidak dilanjutkan karena mengandung kerancuan. Menurut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, sistem politik yang dipakai di Indonesia tidak memungkinkan membuat adanya koalisi parpol, sebagaimana yang telah ia jelaskan berulang kali.

"Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi, jadi kalau mau bilang kerja sama boleh," kata Megawati di Seoul, Korea Selatan, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (16/9/2022).

Megawati menjelaskan, Indonesia menganut sistem presidensial sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer dengan kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.

"Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR itu diundang ke Amerika Serikat, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya," ujar Megawati.

Sebagai mekanisme internal parpol, menurut Megawati, sah saja apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya. Namun bila disebut koalisi, lanjutnya lagi, seharusnya dilakukan benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah di antara partai politik yang berkoalisi.

"Jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu berbeda," tegas Megawati.

Megawati menyebut kerja sama seperti itu hanya seperti kesepakatan saja atau semacam memorandum of understanding (MoU). Ia kemudian mencontohkan sejumlah pemberitaan televisi yang mengabarkan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani melahirkan tiga kesepakatan.

"Nah itu kan begitu kan. Maksudnya, pertanyaannya ini dapat diubah atau tidak, yang kerja sama bisa. Tapi kalau yang koalisi, kemungkinannya sulit. Karena sudah dari bawah," kata Megawati menjelaskan. "Kalau sistem koalisi, jadi kalau partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi."

Megawati juga enggan dibilang oposisi ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) silam, di mana PDI Perjuangan kerap disebut-sebut sebagai oposisi. "Tapi itu tak (tepat). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada dalam kabinet," ucapnya.

Megawati berharap media massa dapat membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut. "Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya menegaskan.

 

(als)