Menkopolhukam Mahfud MD Bantah Tuduhan Koalisi Masyarakat Soal Intervensi KPU

Menkopolhukam RI Mahfud MD. (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD membantah tudingan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay. Koalisi itu menuding Mahfud mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Kabarnya Hadar Gumay bilang di DPR bahwa ada intervensi Mendagri/Menko Polhukam ke KPU untuk meloloskan partai politik (parpol) peserta pemilu. Tak ada itu, mestinya dicek dulu," kata Mahfud kepada awak media dikutip Antara, Kamis (12/1/2023).

Mahfud membenarkan menghubungi KPU ketika ramai tudingan KPU meloloskan dan tidak meloloskan parpol tertentu. Namun, ia mengaku saat itu hanya berpesan agar KPU bersikap profesional.

"Betul saya kontak ke KPU tapi untuk meluruskan KPU. Tanggal 10 November 2022 saya menelepon Sekjen KPU, Pak Bernard. Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu," jelas Mahfud.

Mahfud melanjutkan, saat itu ia menegur agar KPU berlaku profesional. Ini karena sudah ramai beredar isu KPU mendapat pesanan-pesanan dari kekuatan luar, ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal. "Atas hal itu saya menelepon sekjen dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar," tegasnya.

Mahfud menambahkan, setelah ribut-ribut tentang ketidakprofesional KPU muncul ke publik, ia juga bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu. Kepada Hasyim, Mahfud juga menyampaikan hal serupa.

Mahfud pun menegaskan komunikasi dengan KPU sebatas mengingatkan agar KPU profesional, bukan untuk intervensi keputusan KPU. Ia meminta agar pihak-pihak mengonfirmasi kebenaran suatu informasi terhadap yang bersangkutan.

"Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU pada 10 November 2022 itu. Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi. Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi," kata Mahfud menegaskan.

 

(dpy)