Tugas Pokok BNPP RI, Pengukuran IPKP PPKP Dilakukan di Kalabahi Kabupaten Alor

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan/Deputi II melaksanakan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (20/8/2025). (Foto: BNPP RI)

 

ALOR -- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan/Deputi II melaksanakan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (20/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bapelitbang Kabupaten Alor ini dihadiri sekitar 65 peserta dari berbagai unsur instansi, mulai dari Kodim, Polres, Barantin, KSOP, perangkat daerah Kabupaten Alor, hingga para camat perbatasan. Hadir pula sejumlah narasumber, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Kepala Bappelitbang, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala BPPD, serta Koordinator Tim IPKP Kalabahi.

Deputi II BNPP RI, Irjen Pol Edfrie R Maith, dalam arahannya menjelaskan bahwa kegiatan pengukuran IPKP PPKP merupakan bagian dari tugas pokok BNPP RI sebagai lembaga negara pengelola perbatasan.

“RPJM 2025-2029 mengamanatkan pengelolaan sebanyak 22 PPKP berbasis PKSN, termasuk lima lokasi baru, diantaranya PKSN Entikong, PKSN Nanga Badau, PKSN Biak, PKSN Ilwaki, dan PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor. Pengukuran IPKP ini penting untuk memantau perkembangan kawasan perbatasan dan menyiapkan rekomendasi program pembangunan,” ujar Irjen Pol Maith.

Lebih lanjut, Deputi II BNPP ini menambahkan bahwa target nilai IPKP PPKP pada tahun 2029 diharapkan dapat mencapai 0,72 dari baseline tahun 2024 sebesar 0,52.

“Melalui pengukuran ini, kita akan memperoleh data faktual dari kuesioner, mengidentifikasi isu strategis, serta menyusun rekomendasi program bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah,” kata Irjen Pol Maith.

Dalam sesi diskusi, terungkap sejumlah potensi sekaligus permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Alor. Potensi tersebut mencakup sektor kelautan dan perikanan dengan komoditas unggulan seperti tongkol, tuna, cakalang, rumput laut, dan garam; sektor pertanian dengan vanila, jambu mete, dan cengkeh; serta pariwisata bahari yang menjanjikan.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang hadir dalam bentuk keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, keamanan maritim, kualitas SDM pariwisata, hingga belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan peti kemas yang sudah dibangun.

Irjen Pol Maith menekankan bahwa persoalan tersebut akan menjadi bahan penting dalam perumusan rekomendasi pada program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Alor.

“Kabupaten Alor memiliki potensi besar, tetapi untuk berkembang dibutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kapasitas SDM. Hasil dari pengukuran IPKP ini akan menjadi pijakan untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terarah,” tegas Irjen Pol Maith.

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi Alor sebagai kawasan strategis perbatasan negara.

Dengan pemetaan potensi dan permasalahan yang lebih komprehensif, BNPP RI berharap Kabupaten Alor dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh kedaulatan negara.

 

(Humas BNPP RI)