 |
| Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menilai, MBG dirancang untuk membangun ekosistem usaha pangan berbasis potensi setempat, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM. Hal itu disampaikan Bima saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
MEDAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak semata sebagai kebijakan kesehatan, melainkan strategi besar pemerintah untuk menggerakkan ekonomi lokal di berbagai daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto menilai, MBG dirancang untuk membangun ekosistem usaha pangan berbasis potensi setempat, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku UMKM.
Hal itu disampaikan Bima saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Menurut Bima, aliran anggaran pusat yang selama ini terkonsentrasi di Jakarta kini didorong langsung menggerakkan roda ekonomi daerah melalui pembangunan dapur-dapur produksi MBG.
“Perputaran uang yang tadinya tersentral di pusat, sekarang didistribusikan ke daerah. Ini menghidupkan peternak telur, petani sayur, nelayan, dan UMKM pangan. Jadi MBG bukan hanya soal kesehatan,” ujar Bima.
Bima mengungkapkan, saat ini jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 60 juta jiwa dan ditargetkan menyentuh 80 juta jiwa pada akhir tahun. Jika seluruh ekosistem dapur telah siap melayani sekitar 82 juta penerima, potensi penyerapan tenaga kerja formal diperkirakan bisa mencapai 5 juta orang.
Karena itu, pemerintah kini memberi perhatian serius pada kesiapan rantai pasok bahan baku di sekitar dapur MBG. Tujuannya agar dampak ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat setempat, bukan justru dinikmati pemasok dari luar daerah.
Bima menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan suplai bahan pangan berasal dari lingkungan terdekat dapur.
“Jangan sampai dapurnya banyak, penerimanya naik, tapi telurnya, ayamnya, sayurnya masih diambil dari jauh. Daerah harus jadi penyedia utama, bukan sekadar konsumen,” tegas Bima.
Menurut Bima, jika kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari wilayah sekitar, rantai distribusi menjadi lebih pendek dan efisien. Hal ini diyakini turut membantu menekan inflasi daerah.
Selain aspek ekonomi, Bima juga mengingatkan pentingnya pengawasan standar higienitas dapur serta pengelolaan limbah. Ia meminta Dinas Kesehatan di daerah aktif memantau operasional dapur untuk memastikan program berjalan dengan prinsip keamanan pangan dan target zero accident.
Peresmian dapur SPPG di Medan turut dihadiri Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala KPPG Medan Donald Simanjuntak, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Melalui MBG, pemerintah berharap tercipta perputaran ekonomi baru di tingkat akar rumput, di mana program pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan penguatan UMKM dan ketahanan pangan daerah.
(Puspen Kemendagri)
Posting Komentar untuk "Wamendagri Bima: MBG Bukan Hanya Soal Gizi, tapi Mesin Penggerak UMKM Daerah"