Kengototan Iran Membela Palestina: Dari Khomeini hingga Hari Ini

Haidar Bagir. (Foto: Mizan)

Oleh Haidar Bagir *)

Sejak hari-hari paling awal kemenangan Revolusi Islam Iran, isu Palestina—dan secara khusus pembebasan Al-Quds—bukan sekadar salah satu agenda kebijakan luar negeri Teheran, melainkan bagian dari jantung identitas revolusinya sendiri. 

Tidak lama setelah revolusi menang, Ruhollah Khomeini menyerukan agar Jumat terakhir Ramadhan dijadikan Hari Quds Internasional, sebagai hari solidaritas dunia Islam bagi hak-hak rakyat Palestina. Dalam seruannya pada 7 Agustus 1979, ia mengajak kaum Muslim dan pemerintah-pemerintah Islam untuk bersatu menghadapi Israel dan para pendukungnya. 

Sudah sejak saat itu, isu Palestina diperlakukan sebagai poros moral dan politik yang menandai watak revolusi baru Iran. Namun penting ditegaskan: bagi Iran, Palestina bukan semata soal keagamaan. 

Palestina adalah soal keadilan, soal pembelaan terhadap sebuah bangsa yang tercerabut dari tanahnya, diusir, diduduki, dan dipaksa hidup di bawah struktur penindasan yang sistemik. Dalam cara pandang ini, Palestina adalah simbol dari ketidakadilan global itu sendiri. 

Karena itu, bahasa politik Iran sejak awal sangat tegas—bahkan keras. Dalam kosakata revolusioner Iran, Amerika Serikat diposisikan sebagai Syaithon-e Bozorg, “Setan Besar”, sementara Israel sebagai Syaithon-e Kuchek. Ini bukan sekadar retorika ideologis, melainkan penamaan terhadap struktur kekuasaan yang, dalam pembacaan Iran, menopang penindasan terhadap bangsa Palestina.

Sebutan “Setan Besar” itu sendiri lahir dari pengalaman historis dan pembacaan ideologis Iran terhadap peran Amerika di kawasan. Sejak awal revolusi, Ruhollah Khomeini melihat Amerika sebagai kekuatan yang bukan hanya mengintervensi Iran, tetapi juga memberikan dukungan nyaris tanpa batas terhadap Israel dalam pendudukan Palestina. 

Dalam pembacaan Iran, dukungan ini bukan sekadar pilihan kebijakan luar negeri biasa, melainkan telah menjadi komitmen struktural yang sulit dipisahkan dari dinamika politik Amerika sendiri. Ia sering dipahami, dalam narasi politik Iran, sebagai terkait dengan kuatnya pengaruh lobi pro-Israel dalam berbagai pusat kekuasaan di Amerika, sehingga kebijakan terhadap Israel tampak nyaris tanpa koreksi berarti. 

Di samping itu, ketegangan ideologis yang tajam—antara Republik Islam yang berbasis nilai religius dan Amerika yang dipandang membawa proyek sekular-liberal—semakin memperkuat citra Amerika sebagai kekuatan yang berseberangan secara mendasar. Karena itu, penyebutan “Setan Besar” bukan sekadar ekspresi kebencian, melainkan ringkasan dari suatu pembacaan geopolitik dan ideologis tentang struktur kekuasaan global.

Dalam kerangka ini pula, Israel kerapkali digambarkan dalam wacana Iran sebagai semacam “kanker kemanusiaan”—sebuah struktur politik yang tumbuh di atas penyingkiran dan penderitaan bangsa lain, dan karena itu harus dihentikan. 

Namun di sini perlu kejelasan yang sering disalahpahami: ketika para pemimpin Iran—dari Ruhollah Khomeini hingga Ali Khamenei—berbicara tentang “penghapusan Israel dari muka bumi", yang dimaksud bukanlah pemusnahan orang-orang Yahudi di Israel, melainkan  berakhirnya sebuah tatanan politik yang  dibangun di atas penindasan, apartheid, dan pendudukan.

Karena itu, dalam berbagai pernyataan resminya, Iran mengemukakan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat politik dan inklusif, yang kerap dirumuskan sebagai mekanisme referendum bagi seluruh penduduk asli Palestina—Muslim, Kristen, dan Yahudi—untuk menentukan sistem politik masa depan wilayah tersebut. Dalam pembacaan banyak pengamat, gagasan ini mendekati konsep one state solution: satu negara Palestina yang demokratis dengan hak kewarganegaraan yang setara bagi semua. 

Namun, ada satu syarat mendasar yang selalu ditekankan: para pengungsi Palestina yang terusir sejak 1948 harus terlebih dahulu dikembalikan ke tanah mereka. Tanpa itu, setiap solusi akan kehilangan fondasi keadilannya.

Garis ini konsisten sejak Khomeini hingga Khamenei. Khomeini menempatkan Palestina sebagai isu umat dan kemanusiaan, bukan sekadar konflik regional. Ali Khamenei melanjutkannya dengan menegaskan bahwa Palestina adalah isu utama dunia Islam dan bahwa pembebasannya adalah keniscayaan sejarah. Dalam berbagai pidatonya, ia menekankan bahwa jalan keluar bukanlah penyerahan atau normalisasi, melainkan ketahanan dan perlawanan terhadap struktur penindasan.

Yang juga penting, posisi ini tidak berhenti pada elite. Ia hidup dalam kesadaran rakyat Iran. Setiap tahun, jutaan orang turun dalam peringatan Hari Quds, membawa isu Palestina ke ruang publik sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Dalam hal ini, Palestina bukan sekadar isu kebijakan luar negeri, tetapi telah menjadi bagian dari etos moral masyarakat Iran.

Tokoh-tokoh lain dalam Republik Islam memperkuat garis ini. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, misalnya, menyebut Palestina sebagai poros persatuan dunia Islam. Mohammad Khatami, meskipun dengan pendekatan yang lebih dialogis, tetap menegaskan penolakan terhadap pendudukan. 

Qasem Soleimani menghadirkan dimensi praksis dari dukungan itu dalam strategi regional Iran. Upaya-upaya Iran ini juga didukung dengan pengembangan apa yang disebut sebagai "sumbu perlawanan" (axis of resistence), yang melibatkan sekutu-sejutu Iran di kawasan, termasuk Irak, Suriah (sebelum jatuhnya Bashar), Lebanon, dan Ansharullah Yaman. Upaya ini "dimudahkan" berkat kesamaan latar belakang keagamaan dan juga taqlid (pernyataan kesetiaan) a la Syiah oleh para pemimpin perlawanan terhadap Ayatullah Khomeini sebagai Mujtahidin agung. 

Di lapangan Palestina sendiri, lahirnya Hamas pada 1987, dengan Ahmad Yasin sebagai pendiri, dipandang sebagai titik penting. Ia menandai bahwa perlawanan tidak hanya bersifat elite, tetapi berakar di masyarakat. Kemenangan Hamas dalam pemilu 2006 semakin memperkuat bacaan ini: bahwa jalan perlawanan memiliki legitimasi rakyat.

Karena itu, ketika hari ini perang kembali berkecamuk di Gaza dan konflik Iran-Israel meningkat, Iran tidak melihatnya sebagai peristiwa terpisah. Ia dibaca sebagai bagian dari satu rangkaian panjang: perjuangan melawan penindasan. Dukungan Amerika terhadap Israel hanya memperkuat pembacaan tersebut.

Dan dalam konteks perang yang kini berlangsung, satu hal menjadi semakin jelas: posisi Iran ini bukan sekadar retorika ideologis, melainkan telah disertai dengan kesiapan strategis yang panjang. 

Selama beberapa dekade, Iran secara sadar membangun sistem pertahanan yang tidak dirancang untuk kemenangan cepat, tetapi untuk perang yang panjang dan melelahkan bagi lawannya. Doktrin militernya bertumpu pada ketahanan, desentralisasi, dan kemampuan untuk terus bertahan sekalipun menghadapi pukulan besar.

Iran tidak berpretensi menandingi kekuatan militer Amerika atau Israel secara konvensional. Sebaliknya, ia mengembangkan strategi asimetris yang menitikberatkan pada daya tahan, keberlanjutan, dan kemampuan menimbulkan biaya jangka panjang bagi musuh. 

Struktur militernya dirancang agar tetap berfungsi bahkan dalam kondisi tekanan ekstrem: komando yang tersebar, sistem yang tidak mudah dilumpuhkan sekaligus, dan kesiapan untuk menghadapi konflik yang berkepanjangan.

Dengan demikian, perang yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba bagi Iran. Ia adalah skenario yang sejak lama telah diperhitungkan, bahkan dipersiapkan. Perang ini bukan anomali, melainkan kelanjutan logis dari posisi ideologis dan strategi pertahanan yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Maka, jika disarikan, concern Iran terhadap Al-Quds sejak 1979 hingga kini bukanlah kebijakan sesaat, melainkan urat saraf ideologisnya. Ia hidup dalam pidato para pemimpinnya, dalam strategi regionalnya, dan dalam kesadaran rakyatnya. Ia bukan hanya soal agama, tetapi soal keadilan; bukan hanya soal geopolitik, tetapi soal kemanusiaan. 

Dan dalam kerangka ini, Palestina menjadi ukuran: apakah dunia masih memiliki keberanian untuk membela yang tertindas—atau justru memilih untuk diam.

30 Maret 2026

*) Cendekiawan, filantropis, penulis, dan presiden direktur Mizan Group.

Artikel Haidar Bagir Lainnya:

- Mengenal Lebih Dekat Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei yang Syahid Melawan Penjajah Amerika dan Israel 

- Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran: Bukan Teokrasi, Melainkan (Lebih Mendekati) Poliarki (1) 

- Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran: Bukan Teokrasi, Melainkan (Lebih Mendekati) Poliarki 

Berbagi :