Bulan Pemberdayaan Perempuan 2026 Resmi Digelar, Pemerintah Perkuat Sinergi Lintas Kementerian

Pemerintah RI resmi mencanangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan sepanjang April 2026 sebagai gerakan kolaboratif lintas kementerian dan lembaga (K/L). (Foto: BKHM Setjen Kemendikdasmen)

Editor: Endro Yuwanto

GEBRAK.ID; JAKARTA – Pemerintah RI resmi mencanangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan sepanjang April 2026 sebagai gerakan kolaboratif lintas kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini ditegaskan untuk memperkuat implementasi kesetaraan gender melalui jalur pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Menurutnya, momentum ini harus menjadi ruang membangun jejaring kerja yang lebih solid.

“Kegiatan bulan pemberdayaan ini harus menjadi sarana membangun jejaring kerja yang lebih kuat antara Kemendikdasmen, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Perpustakaan Nasional, serta para mitra strategis lainnya,” ujar Menteri Mu’ti di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Menteri Mu'ti menambahkan, isu pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, literasi, hingga pembangunan karakter harus bergerak dalam satu arah kebijakan. “Sinergi penting agar kebijakan saling menyambung dan saling menguatkan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengapresiasi kolaborasi strategis tersebut. Mengutip arahan Presiden RI Prabowo Subianto, ia menegaskan bahwa tidak ada kementerian yang bisa bekerja sendiri.

“Pendidikan perempuan berdampak luas, bukan hanya pada individu, tetapi juga pada kualitas keluarga, ketahanan sosial, hingga pembangunan ekonomi,” ujar Pratikno.

Senada, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa pendidikan dan perlindungan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Lingkungan sekolah, menurutnya, harus aman dan inklusif bagi setiap anak.

“Tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dan merasa tidak aman di lingkungan pendidikan,” tegas Arifah. Ia memastikan KemenPPPA akan terus mendorong pengarusutamaan gender hingga ke tingkat daerah.

Program ini akan diisi beragam kegiatan, mulai dari dialog kebijakan, kampanye literasi, bedah buku, hingga lomba menulis cerpen “Bahasa Berdaya”, sayembara Cerita Anak Indonesia tentang Ibu Kartini, serta siniar Hari Kartini.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menyebut rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk membuka ruang edukatif yang mendorong anak perempuan berprestasi dan memimpin.

Data Kementerian Pendidikan dan laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan partisipasi pendidikan perempuan dalam satu dekade terakhir, namun tantangan kesenjangan akses di sejumlah daerah masih perlu perhatian serius.

Pemerintah berharap gerakan ini tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi kebijakan nyata yang memperkuat kesetaraan gender dalam pembangunan nasional.

(BKHM Setjen Kemendikdasmen)

Berbagi :