 |
| Presiden RI Prabowo terima tawaran AS jadikan Bandara Kertajati sebagai bengkel pesawat Hercules. (Foto: Wikipedia) |
GEBRAK.ID; JAKARTA– Keputusan kontroversial kembali dilontarkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Tanpa kajian matang yang dipublikasikan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin justru mengumumkan penerimaan tawaran dari Amerika Serikat (AS) untuk mengubah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, menjadi bengkel pusat pesawat Hercules C-130 se-Asia.
Langkah ini langsung memicu gelombang kritik tajam. Publik dan pengamat menilai ini sebagai bentuk konsesi berbahaya yang mengorbankan kedaulatan aset strategis nasional hanya demi "kemurahan hati" AS yang belum jelas motifnya.
Pernyataan resmi disampaikan oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026).
Sjafrie mengakui bahwa tawaran tersebut datang langsung dari Menteri Perang AS, Pete Hegseth, yang kemudian langsung dilaporkan dan disetujui oleh Presiden Prabowo.
"Dia menawarkan, 'Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?'. Saya lapor Bapak Presiden, 'kasih Kertajati'. Nah kita sedang bekerja untuk itu," ujar Sjafrie di hadapan anggota dewan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, kemudian membenarkan pernyataan tersebut pada Rabu (20/5/2026), dengan alasan "ketersediaan lahan luas dan fasilitas pendukung."
Motif AS: Altruisme atau Jebakan Strategis?
Di balik tawaran manis "biaya ditanggung AS" dan "pusat se-Asia", pengamat hubungan internasional melihat motif geopolitik yang sangat menguntungkan AS, bukan Indonesia.
1. Kontrol Logistik Militer AS di Asia: Dengan menjadikan Kertajati sebagai bengkel pusat Hercules, AS secara de facto akan memiliki akses dan basis logistik permanen di bandara strategis Indonesia. Pesawat militer dari berbagai negara Asia yang datang untuk perawatan otomatis membuka peluang intelijen AS.
2. Mengamankan Armada Hercules AS di Kawasan: AS tidak ingin ketergantungan pada China atau Singapura. Indonesia dianggap "murah" dan "mudah dikendalikan".
3. Mengalihkan Biaya Perawatan: Meski "biaya pembangunan" ditanggung AS, namun biaya operasional jangka panjang, listrik, air, keamanan, hingga tenaga kerja hampir pasti akan membebani APBN Indonesia. Ini bukan hadiah, tapi beban strategis terselubung.
Tidak ada pernyataan resmi dari AS yang menjamin alih teknologi atau peningkatan industri pertahanan dalam negeri secara signifikan.
Reaksi Komisi I DPR: Tuntutan Transparansi
Raker tersebut bukannya berjalan mulus. Sejumlah anggota Komisi I DPR justru gerah dan mempertanyakan transparansi keputusan yang dinilai mendahului kajian mendalam dan seolah-olah "memaksakan kehendak".
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, TB Hasanuddin, dengan tegas mempertanyakan motif di balik tawaran AS. "Jangan-jangan ini cuma cara AS untuk menempatkan aset dan personelnya di pangkalan kita tanpa perlu menyebutnya pangkalan militer. Ini sangat berbahaya bagi kedaulatan Bandara Kertajati. Indonesia bisa kehilangan kendali atas bandara kebanggaan Jawa Barat itu," kecernya.
Anggota lainnya, Sukamta (Faksi NasDem), menuntut pemerintah membuka naskah perjanjian kerja sama secara terbuka.
"Publik berhak tahu. Apakah ada klausul kekebalan hukum (immunity) untuk personel AS? Apakah kita cuma jadi tukang servis? Ini bentuk penjajahan gaya baru. Jangan sampai Kertajati yang dibangun dengan uang rakyat, kini 'disita' kepentingan asing," tegasnya.
Komisi I secara aklamasi mendesak Menteri Pertahanan Sjafrie untuk menghentikan proses sampai dilakukan studi kelayakan yang independen dan pembahasan mendalam dengan DPR. Namun hingga berita ini diturunkan, Menhan Sjafrie belum memberikan jawaban memuaskan.
Alih-alih menunjukkan kemandirian pertahanan, keputusan kontroversial Prabowo-Sjafrie justru memperkuat kesan bahwa Indonesia bersedia menjadi bengkel dan kaki tangan AS di kawasan. Bandara Kertajati, yang diharapkan menjadi kebanggaan infrastruktur, kini terancam kehilangan identitasnya sebagai bandara sipil, berganti menjadi pangkalan logistik militer asing yang menguntungkan pihak lain, bukan rakyat Indonesia.
Publik menunggu pembatalan keputusan ini sebelum Indonesia semakin terperosok dalam perangkap "bantuan" yang membelenggu.
(berbagai sumber)