Editor: Sulistio
Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/5/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID; JAKARTA — Di tengah guncangan ekonomi dunia yang menyebabkan sejumlah negara mengalami hiperinflasi hingga ratusan persen, Indonesia justru mampu menorehkan catatan manis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi nasional yang tetap jinak di level 2,42 persen pada April 2026 secara tahunan (year on year).
Meski angkanya terbilang aman, Mendagri Tito meminta seluruh kepala daerah tidak terlena dalam euforia. Ia menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat pemantauan lapangan dan memperhitungkan dampak riil dari ketegangan geopolitik global yang memicu ketidakpastian harga energi dan nilai tukar.
"Kita masih bersyukur inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April. Namun, bulan Mei ini kita harus mengamati betul dampak dari kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Dalam forum yang turut membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan itu, Mendagri melontarkan perbandingan yang cukup menohok. Ia menyebut ada negara lain yang saat ini harus menanggung beban inflasi hingga 612 persen. Situasi itu menyebabkan harga barang dan jasa meroket berkali-kali lipat. Beruntung, Indonesia masih berada di zona nyaman dengan inflasi yang terkendali di kisaran dua persen.
"Ini bukti bahwa koordinasi pengendalian inflasi antara pusat dan daerah berjalan efektif. Tapi kita tidak boleh lengah," tegas mantan Kapolri itu.
Sektor Transportasi Jadi Biang Kerok
Berdasarkan data yang dipaparkan, kelompok transportasi menjadi kontributor utama inflasi bulanan. Sebaliknya, stabilitas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi "rem" alami yang menahan laju inflasi agar tidak melaju lebih kencang.
Mendagri menyoroti ketahanan pangan sebagai tameng utama. Namun, ia mewanti-wanti agar Pemda tidak menutup mata terhadap persoalan distribusi yang masih menjadi pekerjaan rumah klasik di tanah air.
Tito secara spesifik meminta wilayah dengan inflasi di atas target nasional, seperti Papua Barat dan Aceh, untuk segera membenahi tata niaga komoditas strategis. Cabai merah, komoditas yang sering kali menjadi "biang kerok" fluktuasi harga di daerah, kembali masuk dalam radar pengawasan ketat.
"Selesaikan persoalan distribusi pangan. Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama imbas dari kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs," pungkas Tito.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran strategis pemerintah, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah.
Satuan Tugas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, hingga Perum Bulog juga hadir secara daring untuk memastikan sinergi pengamanan pasokan dan harga pangan tetap solid.
(Puspen Kemendagri)