Pemerintah Resmi Luncurkan Panduan Pendidikan Antikorupsi 2026, Sekolah Diminta Jadi Benteng Integritas

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan sambutan saat peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 di Jakarta, Senin (11/5/2026). (Foto: Humas Kemendikdasmen)

Editor: Endro Yuwanto

GEBRAK.ID; JAKARTA -- Pemerintah resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 sebagai langkah besar membangun generasi muda yang jujur dan berintegritas sejak dini. Peluncuran dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Program ini digadang-gadang menjadi fondasi baru pendidikan karakter nasional di tengah masih tingginya kasus korupsi di Indonesia. Pemerintah menilai sekolah harus menjadi ruang utama menanamkan budaya kejujuran dan tanggung jawab kepada peserta didik.

Peluncuran panduan tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, hingga kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Pendidikan Antikorupsi tak Sekadar Teori

Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan pendidikan antikorupsi bukan sekadar mengenalkan aturan hukum atau teori tentang tindak pidana korupsi. Lebih dari itu, pendidikan harus membentuk karakter murid agar memiliki integritas dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

“Pendidikan pada hakikatnya adalah proses membangun karakter dan peradaban bangsa,” ujar Mu’ti.

Mu'ti menjelaskan, penguatan nilai antikorupsi akan diterapkan melalui pembelajaran mendalam atau deep learning yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran.

Menurutnya, semua proses belajar di sekolah harus memiliki dampak nyata terhadap pembentukan karakter peserta didik, bukan hanya mengejar capaian akademik semata.

“Seluruh proses belajar harus memiliki makna dan berdampak dalam pembentukan kepribadian murid,” kata Mu'ti.

Tak hanya melalui kurikulum formal, Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya hidden curriculum atau budaya sekolah. Lingkungan pendidikan diminta menjadi contoh nyata praktik kejujuran dan tata kelola yang bersih.

“Sekolah harus menjadi model kehidupan yang jauh dari praktik korupsi,” tegas Mu’ti.

Indonesia Masih Hadapi Alarm Korupsi

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut peluncuran panduan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi secara sistemik.

Ia mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 masih berada di skor 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dari 182 negara.

Selain itu, sepanjang 2025 hingga 2026 masih terjadi sejumlah operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah.

“Ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak menyentuh akar persoalan,” ujar Wiyagus.

Karena itu, pemerintah menilai pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak usia sekolah agar budaya integritas tumbuh sebelum generasi muda masuk ke dunia kerja maupun birokrasi.

Lima Kompetensi Utama Antikorupsi

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan panduan baru tersebut akan menjadi standar nasional pendidikan antikorupsi agar implementasinya seragam di seluruh daerah.

“Kita ingin pendidikan antikorupsi memiliki irama yang sama dari pusat hingga daerah,” katanya.

Dalam panduan tersebut terdapat lima kompetensi utama yang akan diajarkan kepada siswa, yakni taat aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan membangun budaya antikorupsi.

Setyo menilai pendidikan menjadi strategi jangka panjang paling efektif dalam membangun bangsa yang bersih dan berintegritas menuju visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera menyusun regulasi turunan dan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sekolah.

Pada kesempatan itu, pemerintah turut memberikan apresiasi kepada daerah dengan indeks integritas pendidikan terbaik tahun 2024, yakni Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kategori provinsi, Kuningan untuk kategori kabupaten, dan Sabang untuk kategori kota.

Peluncuran panduan ini diharapkan menjadi langkah penting membangun budaya pendidikan yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas demi menciptakan generasi masa depan yang bebas dari praktik korupsi.

(Sumber: Kemendikdasmen)