Editor: Darkiman R
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti,
menyatakan bahwa daerah 3T menjadi fokus utama dalam program pembangunan
dan revitalisasi sekolah nasional yang akan dijalankan secara bertahap
mulai 2026. (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID; MANOKWARI — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan mutu pembelajaran di daerah pelosok Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa daerah 3T menjadi fokus utama dalam program pembangunan dan revitalisasi sekolah nasional yang akan dijalankan secara bertahap mulai 2026.
“Kalau ada usulan pembangunan unit sekolah baru, tentu kami utamakan, terutama usulan dari daerah-daerah kategori 3T,” kata Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Kamis (28/5/2026).
Menurut Abdul Mu'ti, persoalan pendidikan di Indonesia timur masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses sekolah yang jauh, hingga minimnya fasilitas penunjang pembelajaran. Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sistem pembelajaran berbasis teknologi.
Kemendikdasmen, lanjut Abdul Mu’ti, mendorong pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia untuk segera mengusulkan pembangunan sekolah satu atap di wilayah terpencil. Model sekolah tersebut dinilai efektif untuk menjangkau peserta didik dari jenjang pendidikan usia dini hingga sekolah menengah dalam satu kawasan.
Tak hanya membangun gedung sekolah, pemerintah juga menyiapkan dukungan pembelajaran jarak jauh atau distance learning dengan memperkuat jaringan internet di wilayah yang masih sulit dijangkau.
Bahkan untuk daerah yang belum memiliki akses listrik, Kemendikdasmen berencana memberikan bantuan sarana energi tenaga surya agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan.
“Kalau di daerah itu belum ada listrik, kami akan bantu melalui sarana tenaga surya. Kami juga bekerja sama dengan Eco Bhinneka Muhammadiyah,” ujar Abdul Mu'ti.
Program tersebut menjadi bagian dari target besar revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan nasional yang diperluas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pembangunan dan revitalisasi sebanyak 71.744 unit pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA pada tahun 2026.
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mempercepat pemerataan pendidikan di wilayah 3T. Karena itu, keterlibatan organisasi sosial, lembaga keagamaan, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.
“Organisasi masyarakat maupun lembaga yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan dipersilakan mengajukan usulan pembangunan sekolah baru,” kata Abdul Mu'ti.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengakui bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi belanja daerah. Kondisi tersebut membuat sejumlah program peningkatan mutu pendidikan belum dapat berjalan optimal.
Karena itu, Ali mengajak organisasi keagamaan dan yayasan pendidikan untuk ikut aktif membantu pengembangan pendidikan di Papua Barat, seperti yang selama ini dilakukan sejumlah lembaga pendidikan Kristen dan Muhammadiyah.
Langkah pemerintah memprioritaskan pembangunan sekolah di daerah 3T menjadi strategi penting untuk mempersempit ketimpangan pendidikan nasional. Sebab hingga kini, akses pendidikan berkualitas di wilayah terpencil masih menjadi tantangan besar, terutama terkait sarana belajar, ketersediaan guru, dan infrastruktur dasar.
Dengan fokus pembangunan yang lebih merata, pemerintah berharap anak-anak di daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan layak dan berkualitas seperti di wilayah perkotaan.
(Sumber: Youtube Kemendikdasmen)