 |
| Proyek Huntap Sumatera mandeg kaeena dana belum siap. (Foto: istimewa) |
GEBRAK.ID; JAKARTA--Pemerintah mengakui proyek pembangunan sekitar 25 ribu hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera masih berjalan lambat karena persoalan pendanaan dan kesiapan lahan. Sejumlah kementerian dan lembaga kini tengah mencari solusi agar pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana bisa segera dipercepat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah tetap berkomitmen membantu masyarakat korban bencana meski anggaran negara terbatas. Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, percepatan pembangunan huntap merupakan arahan langsung Presiden agar negara hadir membantu rakyat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
“Negara tidak boleh lambat. Rakyat harus segera mendapatkan hunian yang layak,” kata Maruarar dalam rapat penanganan pascabencana di Jakarta.
Namun di lapangan, realisasi pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum tersedianya pendanaan penuh untuk proyek skala besar tersebut. Pemerintah pun mulai menggandeng pihak swasta dan lembaga sosial untuk membantu pembiayaan pembangunan rumah korban bencana.
Kementerian PKP sebelumnya menyebut sebagian pembangunan huntap di Sumatera akan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sehingga tidak sepenuhnya mengandalkan APBN. Dari skema awal, sekitar 2.603 unit huntap direncanakan dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, ditugaskan langsung untuk mengawal penanganan pembangunan huntap di Sumatera Barat. Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan yang aman dari banjir dan longsor agar pembangunan tidak kembali tertunda.
Maruarar menegaskan lokasi huntap harus memenuhi syarat keselamatan dan dekat dengan fasilitas umum agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas normal.
“Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi huntap yang aman, tidak rawan longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum,” ujar Maruarar.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pemerintah tetap memberikan bantuan sementara kepada warga terdampak sambil menunggu pembangunan huntap selesai. Korban dengan rumah rusak berat akan ditempatkan lebih dulu di hunian sementara (huntara).
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan jaminan hidup dan dukungan ekonomi bagi keluarga korban bencana selama proses pembangunan rumah permanen berlangsung.
Pemerintah berharap proyek huntap dapat segera berjalan setelah persoalan anggaran, legalitas lahan, dan koordinasi daerah diselesaikan. Sejumlah wilayah di Sumatera Utara disebut menjadi prioritas awal karena kesiapan lahannya dinilai lebih matang dibanding daerah lain.
(berbagai sumber)