 |
| Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, untuk menghibahkan aset tersebut kepada guru-guru honorer di daerah. ( Foto: BGN) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID, JAKARTA – Polemik pengadaan ribuan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menemui titik terang. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, untuk menghibahkan aset tersebut kepada guru-guru honorer di daerah. Langkah ini dinilai sebagai upaya memaksimalkan manfaat barang yang telah dibeli menggunakan uang negara.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujar Yahya kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (18/6/2026).
Pengadaan Bermasalah di Mata DPR
Meskipun mendukung pemanfaatan ulang, politisi fraksi Golkar itu tidak menutupi kekecewaannya terhadap proses pengadaan di era kepemimpinan sebelumnya. Sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 motor yang dipesan dinilai tidak sesuai kebutuhan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," tegasnya.
Yahya bahkan menyoroti dugaan mark-up harga dan ketidakprofesionalan vendor. "Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya, yang paling disesalkan harganya dimark-up," sesalnya. Ia menambahkan bahwa Komisi IX sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengawasan awal pengadaan ini.
Nasib Motor Listrik dan Isu Guru Honorer
Usulan hibah ini muncul seiring dengan sorotan tajam publik terkait kesejahteraan guru honorer. Sebelumnya, viral kisah guru di NTT yang hanya menerima gaji Rp 223 ribu setelah mengabdi 23 tahun, serta guru di Nias yang harus berjalan kaki 2 jam melewati 13 sungai untuk mengajar.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, sebelumnya menjelaskan bahwa pemanfaatan aset yang sudah terlanjur dibeli merupakan bagian dari efisiensi anggaran di tahun 2026. "Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih," ujarnya.
Data dan Fakta Pengadaan
Meski menuai kontroversi, pengadaan motor listrik ini secara administratif telah melalui mekanisme resmi. Pemesanan dilakukan pada Juni 2025 dengan persetujuan Kementerian Keuangan. Kendaraan diimpor dalam bentuk utuh (Completely Knock Down/CKD) dari China dan dirakit di Indonesia, melibatkan satu penyedia yaitu PT Yasa Putra Tri Manunggal. Pihak BGN juga berencana untuk mengkonsultasikan pemanfaatan aset ini dengan Kejaksaan untuk memastikan kepatuhan hukum.
( berbagai sumber)