 |
| Aji Pengestu. (Foto: Dok.Pribadi) |
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selama hampir satu abad telah menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan semangat kebangsaan. Sejak berdiri pada 1926, NU konsisten mengambil peran strategis dalam mengawal kemerdekaan, merawat kebinekaan, serta mendorong kemajuan bangsa di berbagai bidang kehidupan.
Memasuki abad kedua perjalanannya, NU menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial-politik yang berlangsung cepat, masifnya arus digitalisasi, hingga ancaman polarisasi ideologi menuntut organisasi ini terus beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan akar tradisinya.
Di sisi lain, globalisasi juga membawa berbagai paham transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman. Dalam situasi tersebut, NU memikul tanggung jawab yang semakin besar untuk menjaga moderasi beragama sekaligus menjadi benteng bagi persatuan bangsa.
Karena itu, keberadaan pemimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang visioner, adaptif, dan memiliki kemampuan membaca arah perubahan zaman menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Pemimpin NU ke depan tidak cukup hanya memiliki kedalaman ilmu agama (tafaqquh fiddin), tetapi juga harus mampu mengelola organisasi modern, membangun diplomasi global, serta mengonsolidasikan jutaan warga Nahdliyin dalam satu gerak langkah yang terarah.
Tanpa kepemimpinan yang kuat dan transformatif, potensi besar NU berisiko terjebak dalam romantisme masa lalu, alih-alih tampil sebagai motor penggerak kemajuan bangsa di masa depan.
Momentum penting itu kini berada di depan mata melalui Muktamar ke-35 NU. Forum tertinggi organisasi tersebut menjadi kesempatan emas untuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa NU menjawab tantangan abad kedua.
Siapa Harapan Baru Itu?
Di tengah tingginya harapan publik terhadap masa depan NU, proses regenerasi kepemimpinan tidak boleh terjebak pada sekadar pertimbangan popularitas atau figuritas semata. Warga Nahdliyin membutuhkan sosok yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga marwah organisasi.
Dalam konteks itulah, nama Gus Hery Haryanto Azumi mulai mendapat perhatian sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin PBNU pada masa mendatang.
Setidaknya terdapat sejumlah kriteria mendasar yang perlu dimiliki oleh pemimpin NU di era baru.
Pertama, integritas moral dan independensi politik. Pemimpin PBNU harus mampu menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik sehingga NU tetap berada pada khittahnya sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, bukan menjadi alat kepentingan politik jangka pendek.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran filsuf Jürgen Habermas dalam The Theory of Communicative Action (1981). Habermas menjelaskan bahwa ruang sosial yang dibangun atas dasar nilai, moral, dan tradisi dapat mengalami "kolonisasi" ketika terlalu kuat dipengaruhi logika kekuasaan dan kepentingan ekonomi.
Apabila independensi organisasi melemah, nilai-nilai luhur pesantren, tradisi keilmuan, dan semangat khidmah yang selama ini menjadi fondasi NU berpotensi tergerus oleh kepentingan pragmatis.
Dalam perspektif tersebut, Gus Hery dipandang memiliki rekam jejak yang cukup dekat dengan tradisi pergerakan ideologis serta komitmen menjaga kemandirian organisasi. Karakter ini dinilai penting untuk memastikan NU tetap menjadi kompas moral bangsa dan tidak kehilangan kepercayaan dari warga di akar rumput.
Tantangan Digital dan Modernisasi Organisasi
Kriteria kedua adalah kemampuan mengelola organisasi modern berbasis teknologi. Sebagai organisasi dengan basis massa yang sangat besar, NU membutuhkan sistem tata kelola yang mampu menjawab tuntutan era digital.
Pemikiran Donald Sull melalui konsep Organizational Agility Theory menjelaskan bahwa keberlangsungan sebuah organisasi besar pada era disrupsi tidak lagi ditentukan oleh ukuran dan jumlah anggotanya, melainkan oleh kecepatan beradaptasi terhadap perubahan.
Organisasi yang lamban bertransformasi akan menghadapi biaya birokrasi tinggi, komunikasi yang tidak efektif, serta berkurangnya relevansi di tengah masyarakat digital.
Karena itu, digitalisasi tata kelola organisasi menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi data, transparansi birokrasi, dan sistem komunikasi yang lebih efisien harus menjadi bagian dari agenda besar NU di masa depan.
Gus Hery dinilai memiliki visi yang sejalan dengan kebutuhan tersebut. Kedekatannya dengan kalangan muda dan gagasannya mengenai modernisasi organisasi dianggap mampu mendorong transformasi PBNU menjadi lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap perubahan zaman.
Membawa Islam Wasathiyah ke Panggung Dunia
Kriteria berikutnya adalah kapasitas diplomasi global. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia, NU memiliki peluang besar untuk memperkuat peran sebagai representasi Islam moderat atau Islam Wasathiyah di tingkat internasional.
Konsep Soft Power yang diperkenalkan ilmuwan politik Joseph Nye dalam bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004) menjelaskan bahwa pengaruh global tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga oleh daya tarik nilai, budaya, dan gagasan yang dibawa.
Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU memiliki modal besar untuk memainkan peran tersebut. Namun, peran global itu membutuhkan pemimpin yang mampu menjembatani isu-isu internasional dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.
Dalam pandangan penulis, Gus Hery memiliki kapasitas yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Pengalamannya melalui ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs dinilai menunjukkan kemampuan membangun jejaring internasional sekaligus menghubungkan isu-isu global seperti ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan dengan kepentingan umat.
Membuka Ruang bagi Generasi Muda Nahdliyin
Hal yang tak kalah penting adalah kemampuan pemimpin NU dalam merangkul generasi muda.
Sosiolog Karl Mannheim dalam The Problem of Generations menjelaskan bahwa setiap generasi lahir dari pengalaman sosial dan perkembangan teknologi yang berbeda. Perbedaan itu melahirkan cara pandang yang juga berbeda terhadap berbagai persoalan.
Jika organisasi gagal menjembatani perbedaan antargenerasi, maka regenerasi akan mengalami hambatan serius.
Pandangan tersebut diperkuat oleh teori desentralisasi organisasi yang dikembangkan Henry Mintzberg. Menurutnya, organisasi berbasis massa harus berani mengurangi struktur yang terlalu kaku dan memberi ruang lebih luas bagi partisipasi anggota agar inovasi dapat tumbuh dari bawah.
Hari ini, generasi milenial dan Gen Z Nahdliyin membutuhkan ruang aktualisasi yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis aksi nyata. Mereka ingin terlibat dalam gerakan yang memberikan dampak langsung, bukan sekadar menjadi objek instruksi organisasi.
Dalam konteks ini, Gus Hery dinilai memiliki kedekatan yang kuat dengan kalangan mahasiswa dan pemuda. Pengalaman tersebut dianggap menjadi modal penting untuk membangun jembatan komunikasi antara generasi muda dan struktur organisasi, sekaligus menjaga agar semangat inovasi tetap berpijak pada nilai-nilai pesantren.
Menentukan Arah NU di Abad Kedua
Muktamar ke-35 NU akan menjadi salah satu momentum penting dalam menentukan arah organisasi pada abad kedua perjalanannya. Tantangan yang dihadapi NU saat ini tidak hanya berkaitan dengan urusan internal organisasi, tetapi juga menyangkut peran strategisnya dalam menjaga keutuhan bangsa dan berkontribusi bagi peradaban dunia.
Karena itu, para muktamirin memikul tanggung jawab besar untuk memilih pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan zaman, menjaga independensi organisasi, mempercepat transformasi digital, memperkuat peran global NU, serta membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda.
Dalam pandangan penulis, sosok Gus Hery Haryanto Azumi merupakan figur yang memiliki kapasitas untuk mengemban amanah tersebut dan membawa Nahdlatul Ulama tetap tegak sebagai kompas moral bangsa sekaligus penggerak peradaban dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.
25 Juni 2026
*) Kader Muda NU dan Alumni Ponpes Mambaul Hidayah Blitar