 |
| Direktur Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Mukhaer Pakkanna. (Foto: Dok. Pribadi) |
Jika Anda ingin melihat wajah ekonomi Indonesia di tengah depresiasi rupiah yang semakin kusut saat ini, maka lihatlah wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang semakin tidak bercahaya.
Saat pertama kali dilantik, Purbaya tampil gagah perkasa. Bagi sebagian publik, kemunculannya menghadirkan harapan baru. Sosok non-mainstream yang diyakini mampu membawa terobosan dalam pengelolaan ekonomi nasional. Banyak yang terhipnotis oleh penampilannya yang percaya diri, bahkan terkesan seperti koboi yang siap menaklukkan medan yang selama ini dianggap sulit.
Namun, pasar tidak pernah bisa ditaklukkan hanya dengan kepercayaan diri.
Pasar membutuhkan pemahaman, pengalaman, dan kemampuan membaca medan pertempuran yang sesungguhnya. Dalam perspektif saya, persoalan yang muncul saat ini menunjukkan bahwa sang koboi ternyata belum sepenuhnya memahami palagan. Ia belum cukup menguasai medan perang ekonomi yang sesungguhnya.
Akibatnya, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terlihat gagap. Sinkronisasi yang seharusnya menjadi fondasi stabilitas ekonomi justru berjalan tidak optimal. Pasar membaca situasi tersebut dengan sangat cepat dan memberikan respons yang keras.
Pasar menghukum bertubi-tubi.
Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini tidak berdiri sendiri. Ada ambisi besar dari lingkaran kekuasaan untuk mendongkrak kinerja ekonomi dalam waktu singkat, seolah-olah persoalan ekonomi nasional dapat diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan.
Ambisi itu kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan populis yang dijalankan secara masif. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), misalnya, langsung dieksekusi dalam skala besar meskipun kesiapan konseptual maupun kelembagaannya masih menyisakan banyak pertanyaan.
Dalam tata kelola kebijakan publik yang sehat, program sebesar itu semestinya melalui tahapan uji coba, evaluasi, perbaikan, lalu diperluas secara bertahap. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Seolah-olah tidak ada ruang untuk trial and error karena target harus segera dicapai.
Akibatnya, anggaran negara tersedot ke berbagai proyek prioritas yang nilainya sangat besar. Sementara pada saat yang sama, efektivitas dan kesiapan implementasinya belum sepenuhnya teruji.
Ironisnya, hampir tidak terdengar kritik dari dalam.
Anak buah memilih tiarap. Diam seribu bahasa. Sebagian mungkin takut kehilangan jabatan. Sebagian lainnya khawatir kehilangan sumber penghidupan. Dalam situasi seperti itu, mekanisme koreksi terhadap kebijakan menjadi semakin lemah.
Padahal ekonomi bukanlah ruang yang bisa dikelola dengan logika loyalitas semata. Ekonomi membutuhkan keberanian untuk menerima kritik dan melakukan koreksi ketika arah kebijakan mulai melenceng.
Fakta yang kini terlihat adalah rupiah terus dipermalukan oleh pasar selama berbulan-bulan. Modal asing keluar. Tekanan terhadap nilai tukar meningkat. Cadangan devisa terus digunakan untuk meredam gejolak yang muncul akibat capital outflow.
Namun saya berpandangan bahwa kebijakan moneter apa pun yang digelontorkan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan jika pengelola ekonomi tidak memahami medan pertempuran yang sebenarnya.
Karena itu, menurut saya, ini bukan semata-mata masalah moneter.
Jangan terlalu mudah mengambinghitamkan situasi geopolitik global yang memanas. Jangan pula menjadikan faktor eksternal sebagai penjelasan tunggal atas pelemahan rupiah yang terjadi saat ini.
Persoalan sesungguhnya berada pada kebijakan fundamental ekonomi yang salah arah, amburadulnya aransemen pengelolaan fiskal, serta menurunnya tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional.
Dan ketika kepercayaan mulai runtuh, pasar akan selalu menjadi hakim pertama yang memberikan vonis.
Sayangnya, vonis itu sedang kita saksikan hari ini melalui rupiah yang terus tertekan.
Mekkah, 7 Juni 2026
*) Direktur Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta