 |
| Kepala BGN yang baru memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: BGN.go.id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA – Langkah tegas diambil oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan yang diumumkan pada Kamis (4/6/2026) ini langsung mendapat respons positif dari Komisi IX DPR RI yang menyebutnya sebagai momen evaluasi total.
Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, menjelaskan bahwa moratorium ini merupakan bagian dari empat langkah strategis menuju efisiensi anggaran dan penataan ulang program MBG.
"Hal utama yang telah kami bahas adalah menuju pada efisiensi anggaran. Karena itu, kami lakukan refocusing penerima manfaat dan moratorium dapur titik-titik baru," ujar Nanik.
Langkah lainnya termasuk pengawasan ketat dan investigasi menyeluruh atas kasus-kasus sebelumnya. Kebijakan ini menjadi terobosan pertama pimpinan baru BGN setelah beberapa waktu terakhir program MBG diwarnai persoalan keamanan pangan.
Respon Komisi IX DPR: Evaluasi Total dan Transparansi
Menyambut kebijakan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa moratorium adalah momentum tepat bagi BGN untuk berbenah diri secara total.
"Saya menyambut baik kebijakan Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan ada political will dari BGN untuk benar-benar memperbaiki tata kelola MBG," kata Yahya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Politisi Fraksi Golkar itu meminta agar masa penghentian sementara pendaftaran dapur baru tidak disia-siakan. Ia mendorong BGN untuk fokus pada tiga hal prioritas:
1. Meningkatkan kualitas dapur yang sudah ada, terutama dalam hal Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
2. Mengevaluasi 1.000 lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disuspend untuk menentukan mana yang bisa diaktifkan kembali dan mana yang masih perlu perbaikan.
3. Investigasi tuntas kasus keracunan yang pernah terjadi, dan hasilnya dibuka ke publik.
"Selama ini kita tidak pernah mendengar hasil investigasi dari BGN terhadap SPPG yang mengakibatkan keracunan. Saya minta hasil investigasinya dibuka ke publik supaya masyarakat dapat mengikuti perbaikan yang dilakukan oleh BGN," tegas Yahya.
Target akhir dari evaluasi total ini, menurut Yahya Zaini, adalah zero accident (nol kejadian luar biasa) di masa depan. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang ditujukan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Dengan moratorium ini, kita harap tidak ada lagi kasus keracunan. Ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang tujuannya mulia," imbuhnya.
Dengan langkah moratorium dan evaluasi total ini, BGN bersama DPR berkomitmen menjadikan program MBG lebih aman, tepat sasaran, dan efisien anggaran mulai pertengahan 2026.
( berbagai sumber)