Editor: Devona R
Kementerian Kebudayaan resmi menggandeng BPI Danantara dalam kerja sama strategis untuk
memperkuat ekosistem pemajuan kebudayaan nasional. Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan MoU di Jakarta, Senin (13/7/2026). Kesepakatan itu ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani. (Foto: Kementerian Kebudayaan)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan resmi menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam kerja sama strategis untuk memperkuat ekosistem pemajuan kebudayaan nasional. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlaku selama lima tahun di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Kesepakatan itu ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua lembaga untuk bersinergi dalam mengembangkan sektor kebudayaan sekaligus mengoptimalkan peran aset dan ekosistem yang berada di bawah pengelolaan Danantara.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, kolaborasi tersebut bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif, melainkan kelanjutan dari kerja sama yang selama ini sudah berjalan.
Ia mencontohkan dukungan Danantara terhadap revitalisasi Museum Nasional pascakebakaran, pembangunan perpustakaan Museum Nasional, hingga dukungan bagi keikutsertaan Indonesia dalam ajang Venice Biennale setelah sempat vakum selama tujuh tahun.
"Jadi kita berharap dukungan dari semua sektor pemajuan kebudayaan. Dalam waktu dekat ini kita harap akan mendirikan paling tidak tiga museum melalui pemanfaatan aset-aset yang dimiliki Danantara, yaitu Museum Perfilman Indonesia di Jakarta, Museum Musik Indonesia di Bandung, dan Museum Fotografi Indonesia di Semarang," ujar Fadli Zon.
Menurut Fadli, Indonesia saat ini memiliki sekitar 516 museum. Namun, jumlah museum yang telah memenuhi standar internasional masih terbatas sehingga peningkatan kualitas museum daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Fadli menilai museum tidak hanya berfungsi sebagai ruang pelestarian sejarah dan budaya, tetapi juga dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Selain pengembangan museum, pemerintah juga terus mempercepat penetapan cagar budaya nasional serta registrasi Warisan Budaya Takbenda (WBTb). Saat ini Indonesia telah memiliki 2.727 WBTb, dengan sekitar 20 persen di antaranya berasal dari sektor kuliner dan pangan lokal yang dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi budaya.
Fadli optimistis sinergi dengan Danantara akan memperkuat posisi kebudayaan Indonesia di tingkat global. "Saya yakin hari ini merupakan langkah yang sangat strategis. Kita harus mempromosikan budaya Indonesia sesuai amanat konstitusi agar benar-benar hadir di tengah peradaban dunia," katanya.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa kebudayaan merupakan aset strategis bangsa yang harus dijaga bersama. Karena itu, pihaknya memastikan nota kesepahaman tersebut akan diwujudkan dalam berbagai program nyata, bukan sekadar menjadi dokumen kerja sama.
"Nota kesepahaman yang ditandatangani bersama Kementerian Kebudayaan hari ini tidak akan berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan akan diwujudkan dalam berbagai program nyata melalui kolaborasi kedua lembaga," ujar Rosan.
Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, mulai dari sinkronisasi program, pelindungan dan pemanfaatan kebudayaan, pengembangan kemitraan nasional maupun internasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi kebudayaan, hingga integrasi serta pertukaran data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan teknis pelaksanaan nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun dokumen resmi lainnya.
(Sumber: Kementerian Kebudayaan)