 |
| Indonesia resmi luncurkan B50, negara pertama di dunia. Program ini hemat devisa Rp177 triliun, kurangi emisi 44 juta ton CO2, dan wujudkan kemandirian. ( Foto: ist) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan program mandatori Biodiesel 50 persen atau B50 pada Kamis, 9 Juli 2026. Peluncuran yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, ini menandai tonggak sejarah baru di mana Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan pencampuran biodiesel berbasis kelapa sawit sebesar 50 persen ke dalam minyak solar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa implementasi program B50 ini bakal menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun atau setara US$9,79 miliar (dengan kurs Rp18.060). Penghematan ini terjadi karena Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar. "Dengan B50, solar itu kita tidak impor lagi, dan kita menghemat devisa Rp177 triliun, dan berkontribusi terhadap net zero emission 44 juta ton CO2 setara," ujar Airlangga dalam acara Kadin Diplomatic Economic Breakfast di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (10/7).
Program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan mandatori biodiesel yang telah dimulai sejak lebih dari satu dekade lalu, dimulai dari B20, B30, hingga B40 . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pada program B40, penghematan devisa mencapai Rp133 triliun, dan dengan implementasi B50 angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp170 triliun.
Kedaulatan Energi dan Stabilitas Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peluncuran B50 bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyat dan menuju kemandirian energi. Menurutnya, kelangsungan hidup suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan sumber daya air secara mandiri.
Langkah penghematan devisa melalui B50 ini dinilai sangat krusial di tengah fluktuasi nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh level Rp18 ribu per dolar AS. Airlangga mengakui neraca perdagangan bulanan Indonesia sempat tekor akibat lonjakan harga impor BBM dunia. Namun, ia menegaskan fundamental ekonomi RI masih solid dengan pertumbuhan 5,05 persen dan inflasi terjaga di kisaran 2,5 persen.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan sejumlah manfaat ekonomi dari implementasi B50:
1. Peningkatan Serapan CPO: Kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) nasional meningkat dari 15,2 juta ton menjadi sekitar 16,3-17 juta ton per tahun, memberikan kepastian pasar bagi petani sawit .
2. Peningkatan Nilai Tambah Industri: Nilai tambah industri CPO diproyeksikan naik dari Rp20,92 triliun pada era B40 menjadi sekitar Rp23,49 triliun .
3. Penyerapan Tenaga Kerja: Program ini diperkirakan menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, meningkat dari 1,8 juta orang pada program B40.
Dari sisi lingkungan, implementasi B50 diperkirakan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO2 ekuivalen pada 2026. Presiden Prabowo menyatakan bahwa capaian ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia dan "leading" dalam upaya pengurangan emisi karbon.
Keberlanjutan dan Pengawasan
Pemerintah memberikan masa transisi bagi badan usaha penyedia BBM hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan seluruh sisa stok B40 sebelum beralih penuh ke B50 . Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pelaksanaan program akan dievaluasi setiap tiga bulan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026.
Airlangga optimistis kehadiran B50 membuat harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biodiesel, tetap aman terkendali. Pemerintah bahkan telah menyiapkan skenario jika krisis energi global berlangsung hingga 10 bulan ke depan, dengan asumsi rata-rata harga minyak mentah (ICP) di level US$100 per barel.
Subsidi Tepat Sasaran
Meskipun demikian, Airlangga mengingatkan bahwa ruang fiskal dari B50 harus dibarengi dengan ketegasan penyaluran BBM subsidi. Ia menegaskan para pengusaha kaya tidak boleh lagi mengonsumsi bensin bersubsidi. "Tetapi jika mobilnya untuk Pak Anin, kan? Di mana beliau mengendarai Range Rover atau Maybach, maka beliau tidak berhak menggunakan Pertalite. Jadi beliau harus membayar dengan harga pasar," kelakar Airlangga.
Ketahanan energi dari B50 ini diharapkan mampu memitigasi dampak ketidakpastian geopolitik global seperti konflik di Timur Tengah. "Indonesia telah memulai pengembangan biodiesel ini selama delapan tahun, dan B50 adalah yang pertama di dunia. Tidak ada negara lain yang memperkenalkan program B50," pungkas Airlangga.
( berbagai sumber)