Editor: Devona R
Webinar Membangun PAUD Bermutu melalui Sulingjar yang digelar untuk menyambut pelaksanaan Sulingjar PAUD 2026. (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui peningkatan partisipasi Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan usia dini yang semakin bermutu.
Direktorat PAUD Kemendikdasmen menegaskan Sulingjar bukan sekadar agenda evaluasi tahunan, melainkan instrumen penting untuk memotret kondisi nyata satuan pendidikan, mulai dari kualitas pembelajaran, lingkungan belajar, hingga kebutuhan pengembangan di setiap PAUD.
Direktur PAUD Kemendikdasmen, Kurniawan, mengatakan hasil Sulingjar menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini.
"Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui Sulingjar. Survei ini menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi nyata di lapangan, baik dari sisi kualitas pembelajaran, dukungan lingkungan, maupun kebutuhan satuan pendidikan, khususnya di satuan PAUD," ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Webinar Membangun PAUD Bermutu melalui Sulingjar yang digelar untuk menyambut pelaksanaan Sulingjar PAUD 2026.
Menurut Kurniawan, partisipasi satuan PAUD seharusnya tidak hanya didorong oleh imbauan pemerintah, tetapi juga lahir dari kesadaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Kurniawan mengungkapkan, pada 2025 tingkat partisipasi Sulingjar PAUD telah mencapai 91,72 persen atau sekitar 186.871 satuan PAUD di seluruh Indonesia.
Sementara itu, pelaksanaan Sulingjar PAUD 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 20 Juli hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh satuan pendidikan.
"Data yang valid bukan hanya sekadar angka, melainkan fondasi bagi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, mari kita jadikan Sulingjar sebagai gerakan bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapat layanan PAUD bermutu sebagai bekal mereka dalam menapaki masa depan," kata Kurniawan.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Meni Handayani, menegaskan bahwa Sulingjar merupakan bagian dari evaluasi internal yang mendorong setiap satuan PAUD melakukan refleksi terhadap kualitas layanan yang telah diberikan.
Menurutnya, hasil survei nantinya akan diolah dan disajikan kembali melalui Rapor Pendidikan sehingga dapat dimanfaatkan sekolah sebagai dasar menyusun program peningkatan mutu.
"Sulingjar menjadi salah satu bentuk evaluasi internal yang mendorong satuan PAUD melakukan refleksi terhadap kualitas layanan yang diberikan," jelas Meni.
Meni menambahkan, tingginya partisipasi dalam Sulingjar juga berpengaruh terhadap kelengkapan data pada platform Rapor Pendidikan. Saat ini, lebih dari 91 persen satuan PAUD telah mengisi survei secara memadai sehingga hasilnya dapat ditampilkan dalam sistem tersebut.
Melalui pemanfaatan Sulingjar dan Rapor Pendidikan, satuan PAUD diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki serta membangun budaya evaluasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Seto Setiawan, mengingatkan pentingnya memastikan seluruh data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diperbarui sebelum pelaksanaan survei dimulai.
Menurut Seto, data guru dan kepala satuan pendidikan yang belum lengkap, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau tanggal lahir, tidak dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Sulingjar.
"Data yang telah tervalidasi menjadi dasar dalam penetapan responden Sulingjar," ujar Seto.
Seto menegaskan, keberhasilan pelaksanaan Sulingjar membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari satuan pendidikan, kepala sekolah, hingga pemerintah daerah.
"Data yang valid tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan Sulingjar PAUD, namun juga menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan, program pembinaan, dan peningkatan mutu layanan PAUD di Indonesia," pungkas Seto.
(Sumber: Kemendikdasmen)