 |
| Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat membuka webinar bertajuk AI untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja dan Perencanaan Pelatihan, di Jakarta, Jumat (17/7/2026). (Foto: Humas Kemnaker) |
GEBRAK.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai memperkuat pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk menganalisis kebutuhan pasar kerja, sekaligus menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia industri.
Langkah ini dilakukan agar kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia semakin adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab perubahan kebutuhan tenaga kerja yang berlangsung sangat cepat.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan perkembangan teknologi digital, khususnya AI, telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari pola kerja, metode pembelajaran, hingga cara pemerintah menyusun kebijakan publik.
"Mandat besar Kemnaker adalah memastikan tenaga kerja kita tidak tertinggal. Tantangannya bukan sekadar menyediakan pelatihan, tetapi memastikan pelatihan tersebut relevan dengan perkembangan industri. Di sinilah peran AI menjadi sangat krusial," ujar Cris saat membuka webinar bertajuk AI untuk Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja dan Perencanaan Pelatihan, di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Menurut Cris, pemanfaatan AI akan memberikan banyak manfaat dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional. Setidaknya terdapat empat fungsi utama yang akan dioptimalkan.
Pertama, AI mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri secara lebih cepat dan akurat. Kedua, teknologi tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang perlu segera dipenuhi agar tenaga kerja memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pasar.
Selain itu, AI juga dinilai mampu membantu pemerintah menyusun program pelatihan yang lebih adaptif, relevan, dan mengikuti perkembangan industri. Tak hanya itu, teknologi ini juga mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data dan bukti, bukan sekadar asumsi.
Meski demikian, Cris menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Faktor terpenting tetap berada pada kualitas sumber daya manusia yang menggunakannya.
Menurut Cris, aparatur pemerintah maupun tenaga kerja harus memiliki kemampuan beradaptasi, terbuka terhadap perubahan, dan terus meningkatkan kompetensi agar mampu memanfaatkan AI secara optimal.
"Mari jadikan AI sebagai mitra strategis untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat efektivitas organisasi, dan mendongkrak daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global," kata Cris.
Cris optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk melahirkan tenaga kerja yang semakin kompetitif. Jumlah angkatan kerja yang besar, budaya gotong royong, serta semakin berkembangnya literasi digital diyakini menjadi modal penting untuk memaksimalkan pemanfaatan AI dalam dunia ketenagakerjaan.
Dengan strategi tersebut, Kemnaker berharap program pelatihan yang diselenggarakan ke depan benar-benar selaras dengan kebutuhan industri sehingga mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat nasional maupun global.
(Sumber: Kemnaker)