Editor: A. Rayyan K
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Yassierli dan Kepala BNSP Syamsi Hari di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Senin (6/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Yahya Zaini. (Foto: Humas Kemnaker)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bersepakat memperkuat kualitas Program Magang Nasional atau MagangHub pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan program magang yang lebih berkualitas, relevan dengan kebutuhan industri, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Kepala BNSP Syamsi Hari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini.
Dalam forum tersebut, pemerintah dan DPR sepakat bahwa penguatan MagangHub harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan standar kompetensi peserta, kualitas mentor, perlindungan hak peserta, hingga memperluas kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi.
Menaker Yassierli menegaskan bahwa Kemnaker berkomitmen membangun ekosistem magang nasional yang lebih transparan, profesional, dan efektif melalui penguatan tata kelola serta kolaborasi lintas sektor.
"Kami akan melakukan penguatan tata kelola MagangHub melalui kurikulum berbasis kebutuhan industri, standarisasi kualitas pembimbing (mentor), dan evaluasi ketat terhadap perusahaan penyelenggara," ujar Yassierli.
Menurut Yassierli, keberhasilan program magang tidak hanya bergantung pada jumlah peserta, tetapi juga pada kualitas proses pembelajaran yang diperoleh selama berada di dunia kerja. Karena itu, kurikulum magang harus disusun berdasarkan kebutuhan riil industri agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja.
Selain itu, Kemnaker akan memperketat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh perusahaan penyelenggara magang. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap penyelenggara menjalankan program sesuai ketentuan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak peserta magang.
Penguatan sistem pengawasan dinilai penting agar program magang benar-benar menjadi sarana peningkatan kompetensi, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan tenaga kerja murah. Pemerintah juga ingin memastikan peserta memperoleh pengalaman kerja yang berkualitas, pendampingan yang memadai, serta kesempatan mengembangkan kemampuan profesional.
Dalam rapat kerja tersebut, Kemnaker dan Komisi IX DPR RI juga menyepakati perlunya memperluas lokasi penyelenggaraan MagangHub serta melakukan diversifikasi sektor industri yang terlibat. Dengan demikian, kesempatan mengikuti program magang tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga dapat dinikmati generasi muda di berbagai daerah.
Langkah ini diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi lulusan pendidikan vokasi, perguruan tinggi, maupun pencari kerja untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung di berbagai sektor industri yang berkembang.
Salah satu poin penting dalam penguatan MagangHub 2026 adalah integrasi program dengan sistem sertifikasi kompetensi nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Yassierli menjelaskan, setiap peserta nantinya diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional. Sertifikat tersebut akan menjadi nilai tambah ketika peserta memasuki dunia kerja karena menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi tertentu.
"Integrasi dengan BNSP ini diperlukan agar peserta memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional, sehingga memberikan nilai tambah yang nyata saat mereka memasuki dunia kerja," kata Yassierli menegaskan.
Kolaborasi antara Kemnaker, DPR RI, BNSP, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta dunia usaha diharapkan mampu menciptakan ekosistem magang yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri. Dengan kualitas pelatihan yang semakin baik, pemerintah optimistis MagangHub dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda.
(Sumber: Biro Humas Kemnaker)