 |
| Komdigi lobi Kemendagri untuk turunkan tarif validasi biometrik SIM card dari Rp3.000. ATSI usul tarif baru di bawah Rp1.000 per registrasi. Simak berita selengkapnya. ( Foto: komdigi) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi melobi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menurunkan biaya validasi data kependudukan dan biometrik dalam registrasi kartu SIM. Langkah ini menyusul keluhan operator seluler yang menanggung biaya Rp3.000 per transaksi, yang dinilai membebani operasional.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Kemendagri meminta keringanan tarif layanan verifikasi identitas melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Menurut Meutya, kebijakan registrasi biometrik ini bukan sekadar kebutuhan bisnis, melainkan penugasan negara untuk memperkuat keamanan ruang digital dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan identitas.
"Kami sudah bersurat kepada Kemendagri untuk ada keringanan, karena ini kan juga pada ujungnya untuk memberikan keamanan masyarakat. Jadi, bukan hanya dilihat dari bisnisnya saja, tapi memang ada penugasan oleh negara kepada teman-teman operator melakukan biometrik dalam kerangka mengamankan masyarakat," ujar Meutya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Usulan Tarif Baru dari ATSI
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) turut mengusulkan skema tarif baru yang lebih realistis. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menjelaskan, berdasarkan perhitungan awal, biaya verifikasi NIK dan KK hanya sekitar Rp70 per transaksi, sementara validasi biometrik wajah diperkirakan Rp200 . Namun, angka tersebut masih dalam tahap diskusi dengan Dukcapil.
ATSI mengajukan tarif baru Rp200 untuk validasi NIK dan KK serta Rp600 untuk validasi biometrik. Meski demikian, pihaknya berharap biaya validasi biometrik dapat ditekan di bawah Rp1.000 per registrasi.
"Ya kita berharap tentunya ke Kemendagri, karena ini kan soal biaya, ini lagi diskusi. Kemarin kan hitungan kami Rp70 untuk validasi NIK dan KK dan Rp200 untuk validasi biometrik," kata Marwan.
Target dan Capaian Registrasi Biometrik
Sejak 1 Juli 2026, pemerintah mewajibkan seluruh pelanggan baru melakukan registrasi SIM card menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) . Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan prinsip Know Your Customer (KYC) untuk memastikan identitas pelanggan sesuai dengan data kependudukan.
Hingga 22 Juli 2026, tercatat 10 juta pelanggan telah melakukan registrasi kartu SIM dengan verifikasi biometrik . Sebelumnya, pada Januari-Juli 2026, angka tersebut mencapai 6,8 juta warga. Pemerintah menargetkan perlindungan serupa dapat diperluas kepada seluruh 291,16 juta pelanggan seluler aktif di Indonesia.
Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya proses registrasi yang inklusif dan tidak menyulitkan masyarakat. "Karena tujuannya adalah melindungi para pengguna seluler, bukan membuat rumit dan membuat sulit hidup mereka," ujarnya.
Jaminan Keamanan Data
Dalam mekanismenya, operator seluler hanya mengirimkan data wajah yang telah dienkripsi kepada Dukcapil untuk proses pencocokan identitas. Data biometrik tidak disimpan oleh operator maupun Komdigi, melainkan hanya digunakan selama proses validasi berlangsung. Meutya menegaskan operator seluler tidak diperbolehkan menyimpan data biometrik pelanggan.
"Pastikan bahwa data biometrik masyarakat aman. Para operator seluler tidak dan tidak boleh untuk menyimpan data-data biometrik. Jadi semuanya disinkronkan dengan Dukcapil," tegasnya.
Kebijakan registrasi biometrik dinilai sebagai solusi di tingkat hulu untuk memutus akar masalah kejahatan berbasis keuangan digital. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286,8 triliun, sementara Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan mencapai Rp9,1 triliun.
Proses negosiasi tarif antara Komdigi, Kemendagri, dan ATSI masih terus berlangsung. Marwan berharap ada kejelasan dalam waktu dekat mengingat biaya validasi berdampak langsung pada biaya operasional operator.
(berbagai sumber)