 |
| MK sahkan aturan mutasi PNS minimal 10 tahun. Mahkamah nilai kebijakan ini tak langgar konstitusi dan berbasis sistem merit untuk stabilitas organisasi. ( Foto: ist) |
GEBRAK.ID,JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap syarat masa pengabdian 10 tahun bagi PNS sebelum dapat dimutasi. MK menilai aturan itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkara uji materi terhadap ketentuan masa pengabdian minimal 10 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum dapat mengajukan mutasi. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa aturan tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan sah secara konstitusional.
Putusan ini sekaligus menepis kegelisahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mobilitas Karier (FOSMIK). Mereka sebelumnya menggugat Pasal 21 ayat (8) dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena dinilai menghambat pengembangan karier dan hak berkumpul dengan keluarga.
“Pengaturan mengenai mobilitas ASN, termasuk batas waktu tertentu dalam pelaksanaan mutasi, merupakan bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum,” demikian bunyi pertimbangan Mahkamah dalam putusan perkara nomor 174/PUU-XXIV/2026.
Sistem Merit dan Stabilitas Organisasi
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menilai kebijakan masa bakti 10 tahun tersebut tetap berbasis pada kebutuhan organisasi dan prinsip sistem merit. Mahkamah berpendapat bahwa mobilitas ASN adalah konsekuensi logis dari status mereka sebagai pelayan publik yang harus siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
MK juga menekankan bahwa fleksibilitas dalam manajemen ASN diperlukan agar pemerintah dapat merespons dinamika kebutuhan birokrasi dan pemerataan distribusi sumber daya manusia.
"Sepanjang pilihan kebijakan pembentuk undang-undang mengenai mobilitas ASN tidak terbukti melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, keadilan, maupun prinsip non-diskriminasi, maka hal tersebut bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai," tulis hakim dalam pertimbangannya.
Gugatan dan Polemik Aturan Turunan
Perkara ini bermula dari gugatan tiga PNS—Dhira Dharma Wirawan, Rani Lestari Banjarnahor, dan Candra Dewi Cahyaningrum yang menilai aturan 10 tahun tidak memiliki alasan kuat. Kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, mengungkapkan bahwa aturan tersebut awalnya hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, namun kemudian diterapkan secara pukul rata untuk semua PNS .
Para pemohon meminta MK menafsirkan ulang batas waktu mutasi menjadi paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Mereka berargumen bahwa “penguncian” Nomor Induk Pegawai (NIP) selama 10 tahun dalam sistem administrasi adalah bentuk pelanggaran hak asasi yang tidak rasional .
Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah sempat menyarankan agar pemohon lebih fokus membuktikan bahwa persoalan yang dialami merupakan masalah konstitusionalitas norma, bukan sekadar implementasi teknis dari Peraturan Menteri PANRB.
"Bahwa itu merugikan dari aspek Peraturan Menpan RB iya, tapi ini kan pengujian undang-undang, bukan pengujian Peraturan Menpan RB," ujar Guntur dalam sidang.
Implikasi ke Depan
Dengan putusan ini, aturan masa pengabdian 10 tahun tetap berlaku. MK menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara aturan induk (UU) dan peraturan pelaksana (PermenPANRB) merupakan ranah harmonisasi regulasi, bukan wewenang MK untuk menilai .
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menyoroti adanya tumpang tindih aturan. PP Nomor 11 Tahun 2017 mengatur mutasi dapat diajukan setelah masa bakti 2-5 tahun, sementara PermenPANRB mengharuskan 10 tahun . Namun, MK menyatakan persoalan ini adalah masalah implementasi yang harus diselesaikan di level eksekutif.
Putusan ini mengakhiri perdebatan konstitusionalitas kebijakan mutasi PNS, sekaligus menegaskan bahwa stabilitas organisasi dan prinsip merit tetap menjadi landasan utama manajemen ASN di Indonesia.
(berbagai sumber)