Pemerintah Targetkan Seluruh SPBU Jual B50 Mulai 1 Oktober 2026

 

Pemerintah menargetkan seluruh SPBU menjual B50 mulai 1 Oktober 2026. Program strategis ini bertujuan mengurangi impor BBM dan menghemat devisa hingga Rp170 triliun. ( Foto: Ist) 

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID,JAKARTA - Pemerintah menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia sudah menjual bahan bakar biodiesel B50 pada 1 Oktober 2026. Target tersebut merupakan bagian dari implementasi bertahap program mandatori B50 yang resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa saat ini program B50 tengah memasuki masa transisi selama tiga bulan. Setelah masa transisi berakhir, seluruh SPBU diwajibkan menyediakan B50 bagi masyarakat.

"Ditargetkan pada 1 Oktober 2026, seluruh SPBU sudah menjual B50," ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Indonesia Negara Pertama di Dunia Terapkan B50

Program mandatori B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel berbasis minyak nabati dengan komposisi 50 persen solar dan 50 persen biodiesel. Dengan kebijakan ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50 secara nasional.

Qodari menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia.

Perjalanan program biodiesel di Indonesia sendiri telah dimulai sejak 2008 melalui penerapan B2,5, sebelum berkembang secara bertahap menjadi B20, B30, B35, B40, hingga kini mencapai B50.

Hemat Devisa hingga Rp170 Triliun

Program B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Pemerintah menargetkan penghematan devisa negara hingga Rp170 triliun sepanjang 2026, meningkat dibandingkan era B40 yang mencapai Rp133,3 triliun.

Selain itu, implementasi B50 diharapkan mampu menghentikan impor solar secara bertahap. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa konsumsi solar nasional saat ini mencapai sekitar 38-40 juta kiloliter per tahun, dengan sekitar 3-4 juta kiloliter masih diimpor.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita," ujar Bahlil saat peluncuran B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026).

Program ini juga diperkirakan memberikan efek pengganda (multiplier effect) berupa peningkatan nilai tambah industri crude palm oil (CPO) sebesar Rp23,49 triliun serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Harga Biosolar Tetap Rp6.800 per Liter

Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga untuk produk Biosolar B50 yang disubsidi. Masyarakat tetap dapat membeli BBM tersebut dengan harga Rp6.800 per liter di SPBU.

Kebijakan ini berlaku tidak hanya di sektor transportasi darat, tetapi juga mencakup sektor pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan perkeretaapian. Sementara untuk produk BBM non-subsidi, harga akan mengikuti formula harga keekonomian yang ditetapkan badan usaha sesuai aturan pemerintah.

Persiapan Teknis dan Distribusi

Pemerintah memastikan kesiapan implementasi B50 melalui berbagai persiapan yang menyeluruh. Dari aspek teknis, pengujian penggunaan B50 telah dilakukan pada berbagai sektor pengguna mesin diesel untuk memastikan kinerja, keamanan, dan kesesuaian penggunaan B50.

Pengujian dilakukan pada kendaraan, alat berat, mesin pertanian, pembangkit listrik, kereta api, hingga angkutan laut. Hasil pengujian menunjukkan B50 memenuhi spesifikasi teknis pemerintah serta standar yang dipersyaratkan seluruh pabrikan kendaraan terkait.

"Dari aspek pasokan dan distribusi, pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran (blending) dan distribusi," tegas Qodari.

Kemandirian Energi dan Dampak Lingkungan

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada peluncuran B50 menyebut kebijakan ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian energi nasional sekaligus langkah awal menghentikan ketergantungan pada impor solar. 

"Ini prestasi kita. Negara pertama di dunia yang berani dan berhasil menerapkan B50. Dulu banyak yang meragukan, katanya mesin akan rusak dan pabrikan tidak akan mendukung. Tapi hari ini kita buktikan bisa," ujar Presiden Prabowo. 

Dari aspek lingkungan, B50 diperkirakan dapat menekan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO2 pada tahun ini, meningkat dibandingkan B40 yang mencapai 39,66 juta ton CO2.

Qodari menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan salah satu syarat utama agar Indonesia mampu berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Program mandatori B50 menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi dengan memanfaatkan sumber daya alam nasional.

( berbagai sumber)