Polri Kebut Pembangunan 1.500 Dapur MBG pada 2026, Target Layani 3,5 Juta Penerima

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). (Foto: Tangkapan layar YouTube Divisi Humas Polri TV)
Editor: A. Rayyan K

GEBRAK.ID, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hingga pertengahan 2026, Polri telah membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menargetkan jumlahnya mencapai 1.500 unit pada akhir tahun.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memimpin upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Dalam laporannya, Kapolri mengungkapkan bahwa hingga Juni 2026, sebanyak 1.415 SPPG telah dibangun di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap program pemenuhan gizi nasional.

"Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dari total 1.415 SPPG tersebut, sebanyak 828 unit telah beroperasi penuh, 227 unit memasuki tahap operasional, sementara 360 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Menariknya, sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, sebagai bentuk pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolri menjelaskan seluruh fasilitas tersebut diproyeksikan mampu melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Selain memberikan dampak pada peningkatan gizi masyarakat, pembangunan SPPG juga diperkirakan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 70.700 orang.

"Program ini tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah," katanya.

Untuk menjamin kualitas makanan yang diproduksi, Polri juga memperkuat aspek keamanan pangan dan standar kesehatan di setiap dapur MBG.

Kapolri mengungkapkan hingga saat ini SPPG Polri telah mengantongi 348 sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, serta 285 sertifikat hasil uji laboratorium kualitas air. Selain itu, terdapat 305 koki yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam pengolahan makanan bergizi.

Tak hanya fokus pada standar kesehatan, Polri juga menyusun buku resep bertajuk Rasa Bhayangkara Nusantara yang memuat 80 menu makanan bergizi. Buku tersebut disiapkan agar variasi menu tetap terjaga sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi masyarakat terpenuhi sesuai standar program MBG.

Di sisi keamanan pangan (food safety), setiap SPPG juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung modern, seperti tandon air berbahan stainless steel, sistem filter air dan reverse osmosis (RO), pemanas air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan biotank, steamer food tray, rak penyimpanan makanan, lampu ultraviolet (UV), hingga perangkat test kit untuk pengujian kualitas.

Menurut Listyo Sigit, seluruh peralatan tersebut menjadi bagian dari prosedur standar guna memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi.

"Semua fasilitas tersebut digunakan demi menerapkan prinsip food safety secara konsisten dalam pengolahan makanan. Alhamdulillah, hingga saat ini SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," ujar Listyo Sigit menegaskan.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Dukungan Polri melalui pembangunan jaringan SPPG diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses makanan bergizi hingga ke pelosok Indonesia.

Upacara Hari Bhayangkara ke-80 sendiri mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", yang menegaskan komitmen institusi kepolisian untuk terus memperluas perannya dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

(Sumber: Humas Polri)