![]() |
| Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Mei 2026 naik tipis menjadi US$444,4 miliar. BI sebut kondisi terkendali dengan rasio 29,9% terhadap PDB. ( Foto: ist) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga Mei 2026 tetap dalam kondisi terkendali di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Berdasarkan data BI, posisi ULN Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar US$444,4 miliar atau sekitar Rp8.030 triliun (dengan asumsi kurs Rp18.070 per dolar AS). Angka ini tumbuh 2,1% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang sebesar 2,0%.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan utang luar negeri sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, sementara ULN swasta masih mencatat kontraksi meski mulai melandai.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," tulis BI dalam laporannya, Rabu (15/7/2026).
Sektor Publik dan Pemerintah Jadi Penopang Utama
Posisi ULN pemerintah pada Mei 2026 tercatat sebesar US$217,3 miliar atau tumbuh 3,7% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026 . Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada SBN internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo," ujar Denny dalam keterangannya.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal . Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah paling besar digunakan untuk:
· Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1%)
· Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%)
· Jasa Pendidikan (16,2%)
· Konstruksi (11,5%)
· Transportasi dan Pergudangan (8,5%)
Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Sektor Swasta Masih Kontraksi
Di sisi lain, ULN swasta masih menunjukkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Mei 2026 tercatat sebesar US$195,9 miliar atau terkontraksi 0,1% secara tahunan. Meski masih negatif, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan April 2026 yang mencapai 0,5%, terutama karena membaiknya kinerja utang luar negeri lembaga keuangan.
Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% dari total ULN swasta.
Struktur Utang Tetap Sehat
Kendati meningkat, BI menegaskan struktur ULN Indonesia masih tergolong sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,9% pada Mei 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9% dari total ULN.
Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tetap tinggi di angka US$144,9 miliar, setara dengan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny .
(berbagai sumber)
