Editor: A. Rayyan K
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026). (Foto: Humas Kemenko Polkam)
GEBRAK.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menilai praktik politik transaksional, menguatnya oligarki, hingga rendahnya moral politik masih menjadi tantangan serius dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Hal itu disampaikan Lodewijk saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, dinamika politik nasional saat ini membutuhkan sistem yang lebih bermoral, berkeadilan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
"Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan," ujar Lodewijk.
Lodewijk menjelaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi perkembangan geopolitik global yang semakin kompleks. Karena itu, penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas nasional.
Lodewijk menegaskan, politik seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemaslahatan bersama, bukan sekadar alat mempertahankan kepentingan segelintir pihak.
"Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik," kata Lodewijk.
Dalam paparannya, Lodewijk juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih membayangi demokrasi Indonesia. Menurut dia, politik transaksional dengan biaya tinggi, kampanye negatif maupun kampanye hitam, menguatnya praktik oligarki dan politik dinasti, serta rendahnya literasi dan moral politik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Lodewijk mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai profetik dalam kehidupan politik sebagai fondasi membangun demokrasi yang lebih substantif dan berintegritas.
Menurut Lodewijk, keterlibatan masyarakat dalam menjaga etika politik menjadi salah satu modal penting untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga berharap ulama serta organisasi kemasyarakatan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memberikan masukan apabila terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII turut dihadiri Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, pimpinan MUI dari berbagai provinsi, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, hingga unsur perguruan tinggi dan pesantren.
Lodewijk juga didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto.
(Sumber: Humas Kemenko Polkam)