BI Buka Pintu Lebar bagi Seluruh PJP Jadi Penerbit Kartu Kredit Indonesia
Perbankan dan non-bank dapat menjadi issuer KKI asalkan memenuhi persyaratan, memperkuat ekosistem pembayaran domestik.(Foto: ist)
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK. ID, JAKARTA–Bank Indonesia (BI) membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) untuk menjadi penerbit atau issuer Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel yang resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2026. Langkah ini menegaskan komitmen BI dalam mendorong kemandirian dan inklusivitas sistem pembayaran nasional.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa semua pihak yang berstatus sebagai PJP dan memenuhi syarat sebagai penerbit dapat mengajukan diri menjadi issuer KKI. “Siapa yang bisa jadi issuer sepanjang PJP memenuhi syarat bisa menjadi issuer KKI. Mudah-mudahan semakin banyak PJP jadi issuer,” ujarnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (19/8/2026).
Antusiasme Second Mover Mulai Terlihat
Filianingsih mengungkapkan bahwa sejumlah PJP kategori second mover telah mulai mendaftarkan diri untuk menjadi penerbit KKI. Hal ini dipastikan akan menambah ketersediaan pasokan layanan KKI di masyarakat, baik dari sektor perbankan maupun non-bank .”Saat ini second mover sudah mulai mendaftar dan mudah-mudahan ini akan segera banyak menambah PJP yang menjadi issuer. Ini dari sisi supply,” jelasnya.
Saat ini, delapan bank first mover yang telah resmi menjadi penerbit KKI adalah BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Bank Permata, dan Bank Mega. Khusus untuk skema pembiayaan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) turut ambil bagian sebagai PJP next mover.
Tiga Tahap Implementasi
KKIBI merancang implementasi KKI segmen ritel secara bertahap untuk memastikan kesiapan sistem dan keamanan transaksi :
1. Kartu Digital Terintegrasi QRIS
Pada tahap pertama, KKI hadir dalam bentuk kartu digital yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk transaksi QRIS. Masyarakat dapat memilih kartu kredit sebagai sumber dana saat bertransaksi melalui QRIS, selain menggunakan tabungan atau uang elektronik.
2. Transaksi Daring (Online)Tahap kedua mengembangkan kartu kredit digital untuk transaksi daring, termasuk pembayaran di platform e-commerce.
3. Kartu Fisik KKI
Tahap ketiga berupa penerbitan kartu fisik KKI untuk penggunaan konvensional .”Sepanjang semua bank, PJP baik bank maupun non-bank, sepanjang bisa memenuhi syarat, makanya kita katakan ini inklusif. Jadi semua yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri sebagai penerbit dari KKI, dan ini juga tergantung dari kesiapan masing-masing,” tegas Filianingsih.
Alternatif Pembayaran Domestik yang Interoperabel
KKI segmen ritel merupakan pengembangan dari KKI segmen pemerintah yang sebelumnya telah digunakan untuk transaksi pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran KKI ritel bertujuan memberikan alternatif instrumen pembayaran deferred payment atau pembayaran tertunda bagi masyarakat luas.
“Jadi masyarakat mempunyai alternatif alat pembayaran yang semakin beragam, mau yang tertunda ataupun yang langsung, cash atau langsung dipotong saldonya,” tambah Filianingsih. Selain inklusivitas, KKI dirancang dengan prinsip interoperabilitas. Hal ini memungkinkan satu mesin Electronic Data Capture (EDC) dapat menerima berbagai jenis kartu kredit KKI dari penerbit yang berbeda, serupa dengan konsep QRIS di mana satu kode QR dapat dipindai oleh berbagai aplikasi pembayaran.
Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa kehadiran KKI merupakan wujud nyata alternatif instrumen deferred payment domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi langsung dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. “Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat,” ujarnya.
Dengan pemrosesan transaksi di dalam negeri, BI menilai efisiensi sistem pembayaran nasional akan meningkat sekaligus memperkuat kedaulatan data dan transaksi keuangan Indonesia.
(berbagai sumber)
