Mendagri Tito Minta Pemda dan Aparat Desa Perkuat Pencegahan Karhutla

Editor: A. Rayyan K

GEBRAK.ID, PALEMBANG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan jajaran pemerintahan hingga tingkat desa.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya titik api baru, terutama di tengah kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang di sejumlah wilayah.

Tito menyampaikan hal itu dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Posko Utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (24/8/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Sebelum menghadiri pertemuan di Palembang, Tito juga mengikuti Rapat Internal Karhutla bersama Presiden Prabowo di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau.

Menurut Tito, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Pencegahan harus melibatkan unsur Kepolisian dan TNI yang memiliki jaringan teritorial sampai ke tingkat desa.

Jajaran tersebut perlu turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga perlu mengantisipasi pihak-pihak yang kerap diminta melakukan pembakaran oleh pihak lain.

“Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, supaya mereka mentaati, kalau enggak, akan dilakukan pendekatan hukum yang tegas. Kami kira demikian,” ujar Tito.

Tito menilai pendekatan pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan, tetapi aparat juga harus mengambil tindakan tegas jika masih ada pihak yang sengaja memicu kebakaran.

Pemadaman dan Pencegahan Harus Berjalan Bersamaan

Mendagri mengingatkan penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah titik api muncul. Pemerintah harus menjalankan langkah pencegahan secara bersamaan untuk menghindari munculnya kebakaran baru.

Tito menyebut sekitar 1.900 hektare lahan masih menjadi sasaran penanganan bersama. Di tengah upaya pemadaman tersebut, pemerintah harus memastikan masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

“Ini sambil yang 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, paralel dengan itu karena ini seperti kami sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang, Pak, jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru,” jelas Tito di hadapan Presiden Prabowo.

Keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat desa dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah karhutla meluas. Aparat di lapangan diharapkan dapat lebih cepat mengetahui potensi munculnya titik api sekaligus melakukan intervensi sebelum kebakaran membesar.

Dengan pola tersebut, penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan operasi pemadaman, tetapi juga memperkuat pengawasan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum sejak tingkat paling bawah.

(Sumber: Puspen Kemendagri)