Tuntutan Buruh 9,5 Persen Menguat, Daftar UMP 2027 Se-Indonesia Masih Menunggu Keputusan Gubernur

Buruh Desak UMP 2027 Naik 7,5-9,5 Persen, Kapan UMP dan UMK 2027 Ditetapkan? Ini Aturan PP 49/2025. (Foto: freepik)

GEBRAK. ID, JAKARTA- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Usulan tersebut mencuat jelang jadwal penetapan upah minimum tahun depan. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan angka 7,5% hingga 9,5% merupakan hasil simulasi formula pengupahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

Formula itu memperhitungkan inflasi year on year, pertumbuhan ekonomi nasional, dan indeks tertentu (alfa) dengan mempertimbangkan disparitas ekonomi tiap daerah.”Batas atas 9,5 persen itu kami hitung untuk kondisi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Maluku Utara. Batas bawah 7,5 persen untuk daerah lain,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada 13 Oktober 2026 lalu.

Menurut Said Iqbal, simulasi rata-rata nasional menunjukkan kenaikan di kisaran 7,8%. KSPI menegaskan usulan ini tidak akan memicu PHK massal seperti kekhawatiran pengusaha.

Jadwal Resmi Penetapan UMP 2027

Mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pemerintah telah menetapkan tenggat baru penetapan upah minimum. PP 49/2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan berlaku sejak diundangkan itu mengatur:

1. UMP 2027, UMSP 2027 ditetapkan 1 November 2026.

2. UMK 2027 dan UMSK 2027 ditetapkan paling lambat 10 November 2026.

3. Untuk siklus normal tahun-tahun berikutnya, UMP dan UMK ditetapkan paling lambat 25 November tahun berjalan.

Aturan ini juga merevisi nilai indeks alfa menjadi rentang 0,1 hingga 0,9 serta menghidupkan kembali upah minimum sektoral yang sempat dihapus.

Daftar UMP 2027 Belum Terbit, Ini Acuan UMP 2026

Hingga 4 November 2026, pemerintah belum menetapkan Daftar UMP 2027 se-Indonesia. Penetapan masih menunggu keputusan masing-masing gubernur sesuai jadwal di atas. Sebagai acuan proyeksi, berikut gambaran UMP 2026 yang berlaku efektif 1 Januari 2026 berdasarkan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan:

DAFTAR LENGKAP UMK PER PROVINSI JAWA (Pusat Industri)

Jawa Barat – UMK 2026 tertinggi Kota Bekasi Rp5.992.931

Kota Bekasi Rp5.992.931, Kab. Bekasi Rp5.938.885, Karawang Rp5.886.852, Kota Depok Rp5.490.000-an, Kota Bogor Rp5.020.000-an, Kab. Bogor Rp4.877.000-an, Kota Bandung Rp4.200.000-an, Kab. Pangandaran terendah Rp2.351.250

Jawa Timur – Tertinggi Surabaya

Kota Surabaya Rp5.288.796, Kab. Gresik Rp5.195.401, Kab. Sidoarjo Rp5.191.541, Kab. Pasuruan Rp5.191.133, Kab. Mojokerto Rp5.180.000-an, Kota Malang & Kab. Malang Rp3,3 jt-an.

Jawa Tengah – Tertinggi Semarang

Kota Semarang Rp3.701.709, Kab. Demak Rp3.122.805, Kab. Kendal Rp2.992.994, Kota Solo Rp2,3 jt-an.

DKI Jakarta & Banten
DKI Jakarta tidak punya UMK, hanya UMP Rp5.729.876 berlaku satu provinsi. Banten: Kota Cilegon & Tangerang Rp4,8 jt-an.

Luar Jawa:
Pontianak Rp3.205.220, Medan Rp3,9 jt-an, Makassar Rp3,8 jt-an, Denpasar Rp3,2 jt-an, Jayapura Rp4,4 jt-an (mengikuti UMP Papua Rp4.436.283).

Penetapan UMP 2026 tersebut juga telah mengacu pada PP 49/2025. Jika usulan kenaikan KSPI 7,5-9,5% dikabulkan, maka proyeksi UMP DKI Jakarta 2027 berpotensi menembus Rp6,15 juta hingga Rp6,27 juta. Namun angka final tetap bergantung pada inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi provinsi, dan nilai alfa yang ditetapkan Dewan Pengupahan.

Kemnaker mengimbau perusahaan untuk mulai menyiapkan struktur skala upah 2027 dan menunggu pengumuman resmi gubernur pada November 2026 untuk menghindari sanksi administratif jika membayar di bawah upah minimum.

(Dinar K/ berbagai sumber)